logo rilis
Dana Insentif Tenaga Kesehatan di Kudus Belum Cair
Kontributor
Elvi R
28 Juli 2020, 20:30 WIB
Dana Insentif Tenaga Kesehatan di Kudus Belum Cair
Dokter sedang memberikan konsultasi kepada pasien. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta— Pelaksana tugas Bupati Kudus M Hartopo menyatakan, pemberian dana insentif untuk ratusan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di daerah itu hingga kini belum cair. Di sisi lain, verifikasi pengajuan dana insentifnya ada perubahan dari pusat diserahkan ke daerah untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah.

"Hingga kini, dana insentif untuk tenaga kesehatan memang belum cair. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan karena para tenaga kesehatan tentunya juga berharap," kata M Hartopo di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2020).

Seperti dilansir dari Antara, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kudus Andini Aridewi mengatakan, saat ini ada aturan baru soal dana insentif tenaga kesehatan, terutama untuk verifikasinya.

Jika sebelumnya ada istilah lini satu, dua dan tiga, maka saat ini hanya dibedakan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta.

Untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, maka verifikasinya cukup dilakukan oleh daerah atau Dinas Kesehatan kabupaten setempat.

Pengajuan untuk periode Maret hingga Mei 2020 kepada Kementerian Kesehatan yang totalnya sebesar Rp3,8 miliar, kata dia, berkasnya sudah dikembalikan kepada daerah, terutama untuk tenaga kesehatan dari Puskesmas maupun RSUD Loekmono Hadi yang merupakan rumah sakit pemerintah daerah.

Sementara tenaga kesehatan dari rumah sakit swasta, kata dia, verifikasinya tetap oleh Kementerian Kesehatan, termasuk rumah sakit yang sebelumnya disebut lini tiga karena saat ini hanya dibedakan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta.

Perubahan aturan lainnya, kata dia, soal persyaratannya ada penambahan, sedangkan nilai insentif dan rumusannya masih tetap sama, sehingga tenaga kesehatan dari rumah sakit negeri maupun swasta akan mendapatkan insentif yang sama disesuaikan dengan kriteria.

Untuk pemenuhan dana insentif tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan milik pemerintah, kata dia, Kudus mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp5,01 miliar.

Meskipun dana insentif belum ada yang cair hingga kini, lanjut dia, untuk pemberian santunan terhadap ahli waris dua tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 sudah diberikan secara simbolis oleh Kementerian Kesehatan.

"Baik untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Undaan maupun di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus," katanya.

Nilai insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai surat dari Kementerian Keuangan untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta per bulan, dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

"Sementara nilai santunan bagi tenaga medis yang meninggal sebesar Rp300 juta," pungkas Andini Aridewi.

Presiden Minta Dana Insentif Dicarikan Jalan Keluar

Pemerintah pusat pun terus mencari solusi. Seperti kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan agar serapan di sektor kesehatan untuk bisa diakselerasi. Selain itu terkait dengan insentif tenaga medis akan dicarikan jalan keluar untuk lebih cepat.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), di Jakarta Senin (27/7/2020).

“Nanti sore pun kami akan membahas mengenai akselerasi daripada DIPA-DIPA di sektor kesehatan di mana dalam DIPA itu perlu dilengkapi agar nanti keseluruhannya bisa terserap,” ujar Menko Perekonomian.

Terkait pemotongan biaya operasional termasuk gaji, Menko Perekonomian harapkan tidak terjadi dan Pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk itu.

Soal percepatan anggaran sektor lain, misalnya di perlindungan sosial itu Kartu Prakerja, Menko Perekonomian sampaikan akan segera dimulai kembali.

“Kemarin sudah clear baik dari kelembagaan maupun revisi daripada Perpres–nya maupun revisi Permenko-nya sehingga diharapkan gelombang keempat akan segera dimulai secara online dan offline sehingga anggaran tentu bisa terserap secara lebih cepat,” kata Menko Perekonomian.

Demikian pula, Menko Perekonomian sampaikan sektor-sektor lain, seperti untuk listrik sudah diperpanjang 6 bulan, penambahan Rp3 triliun untuk subsidi abonemen semua sektor, baik industri, sosial, dan bisnis sehingga akan langsung menyerap serta meningkatkan budget diskon tarif sebesar Rp3 triliun.

“Dari segi sektoral, Pemerintah sudah merapatkan dengan kementerian terkait untuk menambahkan dan mengakselerasi program-program padat karya,” katanya.

Target Pemerintah, sambung Menko Perekonomian, tentu dalam 2 triwulan atau 1 semester anggaran-anggaran yang disediakan untuk COVID-19 bisa diserap semaksimal mungkin dan apabila ada program yang bisa menjadi quick-win termasuk antara lain Padat Karya budget-nya akan ditingkatkan.

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian mengingatkan bahwa sampai ditemukannya vaksin, semua harus tetap awas seperti juga di berbagai negara lain bahwa COVID-19 ini masih ada.

“Sehingga tentunya kuncinya adalah penemuan akselerasi vaksin ataupun obat-obat yang ada. Obat-obat antibodi,” pungkas Menko Perekonomian. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID