logo rilis
Dalami Suap, KPK Periksa Bupati Bengkulu Selatan dan Istri
Kontributor
Tari Oktaviani
31 Mei 2018, 11:57 WIB
Dalami Suap, KPK Periksa Bupati Bengkulu Selatan dan Istri
Bupati Bengkulu Selatan, Darwin Mahmud, tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2018). FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (31/5/2018). Sedianya Dirwan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan infrastruktur jalan di Kabupatem Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018.

"Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap DIM (Dirwan Mahmud) sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Selain itu tiga tersangka lainnya juga turut diperiksa penyidik. Mereka adalah istrinya yang bernama Hendrati, Nursilawati selaku Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Juhari dari pihak swasta.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan infrastruktur jalan di Kabupatem Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018. Ironisnya istri dan keponakannya juga turut terlibat sehingga KPK juga menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dlm kegiatan ini. Ada istri dan keponakan yang menerima uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Dirwan bersama istri dan Nursilawati selaku Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan bekerjasama dalam menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan empat tersangka," katanya.

Politisi partai Perindo Bengkulu ini diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari. Adapun nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp 750 juta.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ujarnya. 

Saay melakukan penangkapan kemarin, tim KPK menyita uang tunai senilai Rp85 juta dan bukti transfer senilai Rp15 juta dan dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukkan langsung.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. 

Kini keempatnya ditahan di gedung KPK. Dirwan di rutang cabang KPK yang berada di C1, Hendrati dan Nursilawati di Rutan Polres Jaksel serta Juhari di Rutan cab KPK yg berada di belakang gedung merah putih.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)