logo rilis
Dalami Suap, KPK Panggil Ketua Fraksi PKB Lampung Tengah
Kontributor
Tari Oktaviani
27 Maret 2018, 11:26 WIB
Dalami Suap, KPK Panggil Ketua Fraksi PKB Lampung Tengah
Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto Diperiksa KPK / Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lampung Tengah, Iskandar dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS).

"Iskandar diperiksa sebagai saksi untuk JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Selain itu ada pula, Ketua DPRD Lampung Tengah, Ahmad Junaidi Sunardi dan seorang swasta, Direktur PT Purna Arena Yudha Agus Purwanto yang juga diperiksa untuk J Natalis Sinaga.

Penyidik memang tengah mendalami dugaan suap berjemaah yang dilakukan sejumlah anggota DPRD dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Untuk itu Febri menyampaikan pihaknya juga turut memanggil tersangka anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Pria yang juga calon Gubernur Lampung ini diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Sukardjito


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)