logo rilis

Dalami Keterlibatan Fayakhun, KPK Panggil Terpidana Kasus Bakamla
Kontributor
Tari Oktaviani
16 April 2018, 12:38 WIB
Dalami Keterlibatan Fayakhun, KPK Panggil Terpidana Kasus Bakamla
Pemeriksaan Perdana Fayakhun sebagai Tersangka. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Terpidana kasus korupsi pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) Hardy Stefanus harus rela turun tangan memberikan kesaksian untuk peran politisi Golkar Fayakhun Andriadi. Hari ini, dia dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjadi saksi.

"Hardy Stefanus diperiksa sebagai saksi untuk FA (Fayakhun Andriadi)," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Selain Hardy, KPK juga turut memanggil Lie Ketty. Dia merupakan wiraswasta yang sedianya juga akan menjadi saksi untuk Fayakhun yang duduk di Komisi I DPR itu.

Hardy Stefanus merupakan anak buah bos PT MTI Fahmi Darmawansyah. Dia sudah lebih dulu dihukum oleh pengadilan selama 1 tahun 6 bulan. Hardy juga telah berperan menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa pihak sesuai arahan bosnya.

Dari dakwaan, mereka yang menerima antara lain Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi dengan uang $GD10 ribu, US$ 88.500, dan ‎£10 ribu serta Direktur Data dan Informasi Bakamla Bambang Udoyo senilai $GD105 ribu.

Duit pun mengalir ke Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar $GD104.500 serta Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama Bakamla Tri Nanda Wicaksono senilai Rp120 juta.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Fayakhun sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga menerima ‎hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan 1 persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar US$ 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla.

Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah yang diberikan melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan.

‎Dalam kasus ini muncul pula sejumlah nama anggota DPR yang disebut ikut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satmon pada Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari; Politikus Golkar, Fayakhun Andriadi; serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Tak hanya itu saja nama Setya Novanto dan Kahar Muzakir yang kala itu duduk si Badan Anggaran DPR juga turut disebut dalam persidangan. Hal ini lantaran adanya percakapan antara Fayakhun dengan Erwin Arief yang merupakan perantara.

Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Lalu uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi mengingat hingga hari ini belum diketahui keberadaan.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)