logo rilis

Dalami e-KTP, KPK Panggil Politisi Golkar Besok
Kontributor

03 Juni 2018, 22:42 WIB
Dalami e-KTP, KPK Panggil Politisi Golkar Besok
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (4/6/2018). Politisi Partai Golkar ini akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Iya, termasuk yang diagendakan Senin. Besok untuk penyidikan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung," ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Minggu (3/6).

Besok, komisi antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan untuk anggota DPR lainnya. Agendanya, mengonfirmasi aliran dana dan proses penganggaran e-KTP.

Kata Febri, surat panggilan KPK terhadap para saksi yang akan diperiksa sudah disampaikan secara patut. "Jadi, kami harap saksi-saksi yang dipanggil memberikan contoh baik dan hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," imbaunya.

Irvanto yang merupakan keponakan bekas Ketua DPR RI yang juga terpidana korupsi e-KTP, Setya Novanto. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Setya.

Dirinya diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP dengan perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera. Bahkan, beberapa kali mengikuti pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia e-KTP. Irvanto diduga mengetahui permintaan fee lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP.

Irvanto diduga menerima total US$3,4 juta sekira 19 Januari-19 Februari 2012. Uang tersebut diberikan kepada Setya secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka adalah pemilik PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura. Diduga menjadi penampung dana. Dia diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota dewan sebesar lima persen dari proyek e-KTP.

Made Oka diduga menerima US$3,8 juta untuk Setya. Perinciannya, US$1,8 juta melalui OEM Investment Pte.Ltd dari Biomorf Mauritius dan US$2 juta melalui rekening PT Delta Energy.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)