logo rilis

Daerah Rawan Sengketa Pilkada-Pemilu versi MK
Kontributor

06 Maret 2018, 16:40 WIB
Daerah Rawan Sengketa Pilkada-Pemilu versi MK
Ilustrasi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— ?Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, meminta pihak terkait turut menjaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sebab, sejumlah daerah rawan sengketa.

"Ada beberapa daerah rawan yang harus dijaga, karena rawan sengketa pilkada dan pemilu," ujarnya sela Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri 2018 di Jakarta, Selasa (6/3/2018). 

Daerah rawan sengketa tersebar di sejumlah pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. 

Untuk Pulau Sumatra, meliputi Aceh, Pulau Nias, dan Lampung. Sedangkan di Pulau Jawa, ada di Banten. "Kalau di Jawa Tengah, Pantai Utara. Kalau Jawa Timur, itu wilayah Tapal Kuda, apalagi Madura. Itu yang paling rawan," tambahnya.

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga disebut wilayah rawan. Kemudian, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Untuk Halmahera dan Papua, kata Arief, hampir seluruhnya rawan. 

Dari beberapa wilayah tersebut, dia menerangkan,MK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tujuannya, mengamankan persoalan-persoalan "pesta demokrasi" sejak dini., khususnya meminimalisasi sengketa suara.

"Konfilik itu sejak persiapan. Sejak pencalonan saja menimbulkan kerawanan dan konflik. Sehingga, harus diwaspadai sejak tahap persiapan. Dari tahap pencalonan sampai tahap penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih," pungkasnya.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID