logo rilis
Cuti Kampanye Presiden, Gerindra Sarankan Hal Ini
Kontributor
Nailin In Saroh
05 April 2018, 09:34 WIB
Cuti Kampanye Presiden, Gerindra Sarankan Hal Ini
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menilai aturan cuti bagi Presiden RI petahana ketika kampanye pada Pilpres 2019 tak akan menyebabkan kekosongan kekuasaan. 

"Ketika Presiden cuti kampanye, maka tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan Wakil Presiden," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Riza mengatakan, aturan cuti Presiden petahana itu merujuk pada pasal 281 dan pasal 301 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dia menjelaskan, aturan cuti Presiden petahana saat kampanye pilpres tidak sama ketika kampanye kepala daerah petahana dalam pilkada, yaitu cuti dilakukan selama masa kampanye.

Aturan cuti Presiden, kata dia, tidak dilakukan selama masa kampanye Pilpres 2019, namun dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika ingin melakukan kampanye.

"Cuti ambil sesuai kebutuhan saja sebagai capres atau cawapres, terserah yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum," katanya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, cuti Presiden petahana sifatnya tidak wajib, yaitu dapat diajukan sesuai jadwal yang diinginkan.

Dalam masa kampanye Pilpres 2019, terang Riza, Presiden dapat ikut kampanye kapan saja dengan syarat mengajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sekretariat Negara (Setneg).

"Misalnya, memberitahu jadwal kampanye melalui Setneg kepada KPU bahwa tanggal 1 hingga 2 September cuti, lalu tanggal 8 hingga 10 September cuti kembali," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat peraturan KPU terkait cuti kampanye presiden dan wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)