Home » Inspirasi » Opini

Corporate Crime, Pribumi, Demokrasi, dan Pilgub Lampung

print this page Kamis, 19/10/2017 | 16:07

Oleh Eddy Rifai 
Direktur Utama Garuda Institute

KAJIAN tentang corporate crime terkait illegal logging yang saya tulis minggu lalu di surat kabar di Lampung menjadi diskusi malam-malam panjang bersama teman-teman akademisi dan mahasiswa sambil ngopi dan mancing di kolam Swadaya 7. Kajian melebar dengan mengaitkannya dengan demokrasi dan pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

Pertanyaan pokoknya adalah apakah corporate crime yang telah diterapkan pidananya terhadap sebuah korporasi di Riau yang melakukan illegal logging itu dapat juga diterapkan di Lampung?

Hal ini terkait adanya aktivitas korporasi besar yang diduga corporate crime, yang harta hasil kekayaannya diduga digunakan untuk kegiatan sosialisasi calon gubernur (Cagub), dan "mahar politik" memborong parpol-parpol untuk menjadi "perahu" sebagai syarat pendaftaran sebagai Cagub.

Apabila sudah menjadi Cagub, kemungkinan dana-dana korporasi itu digunakan untuk biaya kampanye, membiayai saksi-saksi di TPS dan kegiatan-kegiatan Pilgub lainnya, termasuk kemungkinan money politic. Korporasi besar dengan dana yang besar tersebut akan mendegradasi demokrasi dalam Pilgub Lampung 2018.

Pemimpin yang dihasilkan hasil-hasil transaksional yang demikian akan menampilkan pemimpin boneka korporasi yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat. 

Apalagi diketahui bahwa korporasi besar tersebut dalam praktiknya, seperti terjadi di Kabupaten Tulangbawang, banyak menyengsarakan rakyat berupa pencaplokan tanah-tanah hak rakyat menjadi hak guna usaha (HGU) korporasi besar tanpa adanya ganti rugi, pengisolasian kawasan pemukiman rakyat sehingga mereka tidak dapat menikmati listrik PLN, program-program pemerintah dalam pembuatan cetak sawah, dan sertifikasi Program Nasional Agraria (PRONA).

Bahkan pada waktu rakyat akan menyertifikatkan tanahnya, ditolak oleh BPN, karena tanah mereka telah dicaplok menjadi HGU-HGU korporasi besar tersebut. Padahal mereka adalah pribumi-pribumi yang telah menggarap tanah-tanah tersebut lebih dulu yaitu sekitar tahun 1960-an, daripada HGU-HGU yang baru ada sekitar tahun 1990-an. Hal itu dapat dibuktikan dari surat-surat tanah yang mereka miliki, adanya makam-makam tua tempat kuburan orang-orang tua mereka, adanya fasilitas-fasilitas pemerintah seperti sekolah dan kantor pemerintahan.

Mengutip dari pidato Gubernur DKI Anies Baswedan, seyogianya apabila pribumi-pribumi yang dulu menderita dijajah Belanda, seharusnya sekarang menikmati sumber daya alam setelah merdeka, tetapi nyatanya tetap terjajah oleh kolonialisasi gaya baru penguasa dan pengusaha. Maka, kapan kita merdekanya kalau pemimpinnya boneka korporasi? Tanya mahasiswa yang mengaku orang Menggala, yang tanahnya dicaplok HGU korporasi besar. 

Corporate Crime
Diskusi kemudian berkembang, corporate crime apa yang dapat dihubungkan dengan Pilgub Lampung 2018, yaitu terhadap Cagub-cagub yang menerima dan menggunakan dana untuk Pilgub dari korporasi jahat? Tindak pidananya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena dalam TPPU dikenal adanya TPPU aktif dan TPPU pasif.

TPPU aktif, yaitu "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan". (Pasal 3 UU 8/2010). 

TPPU pasif, yakni "Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU 8/2010). 

Dalam Pasal 4 UU 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil  tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Perlu diketahui, bahwa dalam pembuktian TPPU nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 menyatakan "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia".

Berdasarkan penelitian dan kajian Tim Garuda Institute di Kabupaten Tulangbawang, Tim menemukan adanya dugaan tindak pidana penataan ruang yang dilakukan salah satu korporasi besar di kabupaten tersebut. Di samping itu kemungkinan-kemungkinan tindak pidana lain sedang diteliti dan dikaji, seperti tindak pidana pajak, ketenagakerjaan, kehutanan dan lingkungan hidup.

Tindak-tindak pidana tersebut merupakan predicate crime dalam TPPU, sedangkan tindak pidana penataan ruang dapat juga sebagai predicate crime, karena ancaman pidananya di atas 4 tahun.  

Dari data yang ada, HGU-HGU korporasi besar tersebut melanggar UU Penataan Ruang dan Perda RT/RW Kabupaten Tulangbawang, antara lain terdapat kawasan-kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai kawasan perkebunan oleh korporasi besar tersebut. Masih dikaji lagi tentang adanya kawasan-kawasan milik umum yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagai tindak pidana penataan ruang. 

Dalam TPPU, terkait dengan tindak pidana penataan ruang, pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana penataan ruang adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penataan ruang sebagai tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan. 

Oleh karena itu, cukup dengan adanya dugaan bahwa korporasi besar tersebut telah melakukan tindak pidana penataan ruang, tanpa perlu dibuktikan di pengadilan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penataan ruang, maka korporasi sudah dapat dikenakan TPPU. Pengenaan TPPU ini bukan saja terhadap korporasi sebagai TPPU aktif juga terhadap pelaku-pelaku yang menerima dana-dana korporasi sebagai TPPU pasif.

Tags:

Korporasi di Pilgub LampungCorporate CrimePilgub LampungPilkada Lampung

loading...