Home » Inspirasi » Opini

Community Development sebagai Pengembangan Alternatif

print this page Kamis, 23/11/2017 | 23:13

Qomaruddin. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

Oleh Qomaruddin, SE, M. Kesos
Alumnus PascaSarjana Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UI dan Staf Ahli DPR RI

PERTUMBUHAN negara ke arah yang lebih baik merupakan sebuah cita-cita bersama bagi bangsa ini. Begitu pula pertumbuhan masyarakat yang baik, juga menjadi tujuan pemerintah dalam mengelola sebuah pemerintahan. Untuk itu, menjadi penting dalam menata sebuah masyarakat yang maju dan sejahtera agar tanggung jawab pemerintahan secara prinsip terpenuhi. 

Namun, alih-alih kondisi yang diidealkan selalu berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Masyarakat semakin mengalami kesusahan dalam menjalankan kehidupannya. Kebijakan pemerintah lagi-lagi lebih dominan mengarah kepada pembangunan infrastruktur, bukan pada pengembangan masyarakat. Wajar jika ekonomi mengalami pelemahan. Hipotesisnya adalah terjadinya penurunan daya beli, inflasi naik, dan pengangguran bertambah. 

Fenomena ini banyak dikatakan sebagai fenomena sifting oleh beberapa ekonom. Akan tetapi, yang menjadi tidak logis adalah sifting atau peralihan jenis usaha yang dibarengi dengan menurunnya daya beli dan bertambahnya pengangguran, hal ini yang menjadi anomali di bidang pertumbuhan ekonomi sekarang.

Meski ada capaian yang bagus pada periode ini, namun di saat yang sama, ada ketidaksanggupan dalam memenuhi prasyarat mendasar dari sebuah kebutuhan peradaban. Pertama, kebutuhan hidup manusia untuk hidup harmonis dengan lingkungannya. Kedua, kebutuhan manusia untuk hidup harmonis dengan sesama manusia. Jika kedua kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi dalam jangka panjang, maka capaian yang bagus hanyalah sebuah kehampaan. Ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang harmonis antara manusia dengan lingkungan dan sesama manusia ditunjukkan dengan banyaknya fenomena krisis ekologi dan banyaknya masalah sosial dan budaya.

Seperti yang dikemukakan oleh Arif Budiman bahwa yang dikatakan sebagai pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mensyaratkan dua indikator keberhasilan, pertama adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan kedua berkesinambungan. Maksud dari berkesinambungan adalah proses pembangunan yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan tatanan sosial. Artinya, konsep pembangunan sebetulnya sangat kompleks, tidak hanya terbatas pada masalah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkungan. Karena pada realitasnya, banyak pembangunan di berbagai sektor telah banyak mengakibatkan kerusakan alam yang serius, baik di darat maupun di laut (krisis ekologi), dan pada saat yang sama telah memorak-porandakan sistem-sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Peningkatan ketidakstabilan, baik di bidang ekologi maupun sosial, dapat dilihat dalam berbagai krisis yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang semakin parah dikarenakan laju eksploitasi dan pembangunan yang tak terbendung, begitu juga dengan masalah sosial yang tak berkesudahan, kesenjangan menguak di permukaan karena peralihan kekayaan mayoritas pada kaum minoritas sangat mendominasi dalam arus ekonomi global, para kaum patriark dengan keangkuhan telah mendominasi di berbagai bidang, situasi seperti ini mengharuskan adanya gerakan alternatif dalam menyejahterakan masyarakat. Mungkin ada baiknya kita mengapresiasi gagasan Jim Ife yang telah menghadirkan pendekatan baru dalam bentuk community development (pengembangan masyarakat). Pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui keterlibatan warga masyarakat dan didasarkan kepada kekuatan yang dimiliki warga masyarakat.

Pengembangan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat (power community) dari keluarga masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged), menjadi masyarakat beruntung dan kuat. Pemberdayaan dengan pendekatan metode partisipatori lewat program community development (pengembangan masyarakat) adalah sebuah proses yang membuat berdaya pihak yang tidak berdaya (powerless), dan sebaliknya mengurangi orang/pihak yang terlalu dominan atau berkuasa (powerfull), agar terjadi pola relasi kekuasaan (power relations) yang berimbang dan harmoni dalam sebuah tatanan masyarakat.

Dalam menjalankan program pengembangan masyarakat, Ife menekankan 22 (dua puluh dua) prinsip dalam proses program pengembangan masyarakat. Prinsip ini untuk menilai apakah suatu kegiatan memperbaiki atau memburuk keadaan masyarakatnya. Namun setidaknya, kita memaknai bahwa prinsip tersebut tidak hanya sebagai daftar periksa untuk check list, tapi lebih dari itu adalah sebuah alat yang bersifat kualitatif yang mendasari sebuah proses program itu dinilai secara hati-hati agar keberhasilan memiliki kualitas. Dari 22 prinsip, kami hanya mengutip 6 prinsip yang mendasar.

Pertama, Integrated Development. Kegiatan pengembangan masyarakat harus merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Dengan kata lain, ketika kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitan dengan aspek lainnya.

Kedua, Human Right. Kegiatan pengembangan harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan baik.

Ketiga, Sustainability. Kegiatan pengembangan masyarakat harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang non-renewable harus diminimalisasi. Hasil kegiatan pengembangan masyarakat pun tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup manusia. Sustainability ini mengandung pengertian pula bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, namun harus memperhatikan sifat keberlanjutan dari kegiatan yang direncanakan.

Keempat, Empowerment. Pemberdayaan merupakan tujuan dari pengembangan masyarakat. Pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, dan dapat berpartisipasi dalam kehidpan masyarakat dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya menghilangkan berbagai hambatan yang akan menghalangi perkembangan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan masyarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga kegiatan pengembangan masyarakat dapat berkelanjutan.

Kelima, Self-Reliance. Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oleh masyarakat daripada menggantungkan kepada dukungan dari luar. Adapun sumber yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai pendukung saja.

Keenam, Participation. Pengembangan masyarakat sedapat mungkin memaksimalkan partisipasi masyarakat, dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. Partisipasi ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Artinya, setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian, perlu diperhatikan adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat (community development) di atas merupakan dasar rambu-rambu dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development). Agar pengembangan masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan dan tatanan sosial, serta dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Semoga community development ini bisa dijadikan pertimbangan sebagai program alternatif dalam menyejahterakan masyarakat.

Tags:

Community DevelopmentPertumbuhan EkonomiPengangguranOpiniQomaruddin