logo rilis

Chairuman Harahap Kembali Dipanggil KPK untuk Dalami Perannya Bersama Markus Nari
Kontributor
Tari Oktaviani
11 April 2018, 13:36 WIB
Chairuman Harahap Kembali Dipanggil KPK untuk Dalami Perannya Bersama Markus Nari
Ilustrasi KPK. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Chairuman Harahap. Sedianya, ia akan menjadi saksi untuk rekan sesama anggota DPR, Markus Nari.

"Chairuman diperiksa sebagai saksi untuk MN (Markus Nari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Selain itu, penyidik juga memanggil Kasubbag Perlengkapan dan Peralatan Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan, serta mantan sekretaris direktorat dukcapil Kemendagri Elvius Dailami. 

"Keduanya juga diperiksa untuk MN," kata Febri. 

Kendati begitu, dari pantauan rilis.id, hingga saat ini Politisi Partai Golkar itu belum tampak kehadirannya di gedung KPK. Dalam surat dakwaan Setya Novanto, Chairuman disebut dikenalkan Novanto dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Setelahnya, Chairuman disebut aktif meminta jatah sebesar lima persen dari nilai proyek e-KTP yang telah disepakati Konsorsium PNRI ke mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Lalu, Chairuman dan Novanto pun bertemu dengan Andi dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos di Gedung Equity Tower SCBD, guna menagih kembali jatah 5 persen untuk anggota DPR.

Namun, Chairuman sendiri pernah membantah telah meminta jatah 5 persen itu. "Enggak, kan sudah berkali-kali dibantah itu," kata Chairuman.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Markus Nari sebagai tersangka. Markus Nari diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi dalam pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013, pada Kementerian Dalam Negeri.

"KPK menetapkan MN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7).

Terhadap Markus, KPK mensangkakan Pasal 3 atau 2 Ayat 1 UU Nomor 31 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)