logo rilis

Chairuman Harahap Bantah Kondisikan Proyek e-KTP di Komisi II DPR
Kontributor
Tari Oktaviani
17 Januari 2018, 16:06 WIB
 Chairuman Harahap Bantah Kondisikan Proyek e-KTP di Komisi II DPR
Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Chairuman Harahap. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Chairuman Harahap, membantah telah mengondisikan anggota komisi II lainnya untuk memuluskan pembahasan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). 

Menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi mengingat segala keputusan komisi dibahas secara bersama.

"Wah enggak mungkinlah, mana mungkin saya bertanggung jawab, kan sifatnya kolektif kolegial tentu komisi itu adalah seluruh anggota dan pimpinan itu juga sifatnya koletif kolegial," katanya usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Tak hanya itu saja, politikus Golkar itu juga membantah kenal dengan tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Padahal, hari ini ia diperiksa sebagai saksi untuk Anang.

"Engga kenal. Yang dikonfirmasi (penyidik)  ya berita acara yang lalu yang sekarang ya tetap pada keterangan yang lalu," tegasnya.

Sebelumnya dalam sidang dengan saksi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Chairuman Harahap dipastikan pernah menerima uang dalam proyek e-KTP. Hal itu dikatakan Nazaruddin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017) lalu.

"Malah dia (Chairuman) yang ngejar-ngejar uang, kalau tidak dikasi, dia tidak mau teken," ujar Nazaruddin.

Ia mengatakan, Chairuman selalu meminta uang kepada anggota Komisi II DPR Mustoko Weni. Selain itu, Chairuman juga meminta langsung uang kepada pengusaha pelaksana proyek, Andi Narogong.

Dalam surat dakwaan terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto sendiri, nama Chairuman Harahap disebut menerima aliran uang e-KTP sebesar 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar. Namun di banyak kesempatan, yang bersangkutan sudah membantahnya. 

Editor:


#KPK
#Korupsi
#e-KTP
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)