logo rilis

Cermati Hasil Banding dan Kasasi, Jaksa dan Pimpinan KPK Berembuk
Kontributor
Tari Oktaviani
20 April 2018, 12:49 WIB
Cermati Hasil Banding dan Kasasi, Jaksa dan Pimpinan KPK Berembuk
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengatakan, jajaran pimpinan akan berdiskusi untuk membahas banyaknya terdakwa kasus korupsi e-KTP yang diperberat dan ditolak Justice Collaborator-nya (JC) oleh hakim di tingkat kasasi atau banding.

"Kemudian nanti teman-teman seperti apa jaksa melihat apakah itu perlu ditinjau kembali, nanti kita diskusi dengan pimpinan," ungkap Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Namun begitu, menurut Saut, KPK tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, apa yang diputuskan oleh hakim baik di tingkat banding maupun kasasi sudah di luar kewenangan KPK. Pihaknya hanya mungkin melihat pertimbangan mana yang berubah.

"Ya kita tetep harus menghargai itu karena mereka juga punya pertimbangan kan dan KPK nggak bisa campur di situ. bagaimana jaksa KPK membawa ini terus kemudian keyakinan kita ada yang meringankan dan memberatkan kan sudah disebut di dalam penuntutan. Jadi itu di luar dari kewenangan kita," paparnya.

Lebih jauh, Saut berujar pihaknya akan berkordinasi dengan lembaga peradilan. Ini penting guna mendudukan persoalan baik itu dari KPK, pengadilan negeri tipikor, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

"Tanpa itu kita juga koordinasi, tapi nantikan teman-teman jaksa yang akan bisa menilai seperti apa, mereka akan lapor ke pimpinan seperti apa sikapnya, apakah cukup, apakah kita perlu banding atau apapun bentuknya," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA)  perberat hukuman terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa dalam kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Keduanya masing-masing divonis menjadi 15 tahun penjara.

"Kedua terdakwa hukumannya sama-sama diperberat menjadi 15 tahun," ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi saat dihubungi, Kamis (19/4/2018).

Vonis kasasi itu diputus oleh tiga Hakim Agung, yakni Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Abdul Latif pada Rabu 18 April 2018. Tak hanya itu saja, keduanya juga dikenakan denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Kemudian, Irman dibebankan uang pengganti sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat dan Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar, maka Irman akan dikenakan tambahan penjara selama 5 tahun.

Sedangkan, Sugiharto dibebankan uang pengganti sebesar 450.000 dolar AS dan Rp460 juta. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan 2 tahun penjara.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis Irman dan Sugiharto masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tentunya dengan adanya putusan MA ini maka hukuman keduanya menjadi lebih berat.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)