logo rilis
Cerita di Balik OTT KPK Dua Gubernur Ini Versi Mendagri
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
27 April 2018, 15:04 WIB
Cerita di Balik OTT KPK Dua Gubernur Ini Versi Mendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo. FOTO: Humas Kemendagri.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, kepolisian dan kejaksaan, menggulirkan program pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). 

Program ini, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan digelar di 17 provinsi yang melangsungkan Pilkada Serentak 2018.

Program pembekalan ditujukan kepada seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung di Pilkada, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Telah dilakukan di Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, terakhir di Sumatera Utara.

Dalam arahannya, setiap acara pembekalan digelar, Tjahjo tak pernah lupa mengingatkan seluruh calon kepala daerah agar memahami area rawan korupsi. 

Kata Mendagri, salah satu biang korupsi adalah perencanaan anggaran. Banyak kepala daerah terpaksa berurusan dengan KPK, bahkan diantaranya kena operasi tangkap tangan (OTT), karena kasus kongkalikong perencanaan anggaran.

Ia kemudian bercerita tentang seorang gubernur yang pagi harinya ia menandatangani pakta integritas anti-korupsi, tapi besoknya kena tangkap KPK. Siapa dia? sayangnya, Tjahjo enggan menyebutkan secara gamblang.

"Padahal dia menandatangani pakta integritas di depan Ketua KPK. Eh, besoknya kena OTT. Artinya dia teken itu tidak dengan hati nurani," kata Tjahjo, kemarin.

Kisah gubernur satunya lagi, juga tak jauh berbeda, terpaksa harus berurusan dengan KPK. Padahal, kata Tjahjo, si gubernur, pernah jadi bupati, dan usianya masih muda.

Tapi, karena berkongkalikong dengan DPRD, kini gubernur tersebut terpaksa menyandang status tersangka. Bahkan, sampai masuk tahanan KPK.

"Dia, sebagai kepala daerah tak mampu mengambil kebijakan politik pemerintahan yang sesuai aturan. Dia disetir anggota DPRD-nya, akhirnya kena oleh KPK," kata Tjahjo.

Sepertinya, kisah gubernur kedua yang diceritakan Tjahjo merujuk pada Zumi Zola, gubernur non aktif Jambi. Zumi Zola seperti diketahui, pernah jadi bupati. Dan, ayah Zumi, Zulkifli Nurdin, adalah mantan Gubernur Jambi dua periode.

Tjahjo berharap, kisah yang diceritakannya jadi pelajaran berharga bagi semua calon kepala daerah. Karena, kelak kalau terpilih, pasti akan dihadapkan pada godaan yang sama. Karena itu hati-hati. Jika ingin aman, jangan bermain api. Taat saja pada aturan. Tak usah *neko-neko.

"Saya selalu bilang mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi terus saja ada yang kena. Jadi kapan terakhirnya. Ini kan sudah diberi pembekalan. Sudah dikasih tahu apa saja area rawan korupsi. Kalau kemudian kena lagi, ya jangan salahkan kami, jangan salahkan KPK," katanya. 

Sumber: kemendagri.go.id


500
komentar (0)