logo rilis

CBA Cium Praktik Rasuah di Tubuh Kemendagri
Kontributor
Tari Oktaviani
30 Mei 2018, 07:19 WIB
CBA Cium Praktik Rasuah di Tubuh Kemendagri
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mencium adanya beberapa proyek Kementerian Dalam Negeri yang berpotensi rasuah. Kata Jajang, sedikitnya lima proyek di dukcapil berpeluang memiliki masalah.

"Selain KTP yang tercecer di Bogor kami mencatat ada 5 proyek terkait e-KTP, yang dijalankan Direktorat Jenderal  kependudukan dan pencatatan sipil di dua tahun (2017 dan 2018) yang berpotensi menjadi skandal e-KTP selanjutnya," katanya dalam siaran pers yang diterima rilis.id, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ia mengatakan, untuk 5 proyek ini anggaran yang disiapkan Kemendagri tersebut pun nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp299.095.142.409. Jajang menjabarkan tiga proyek diantaranta untuk Annual Technical Support Aplikasi Biometric e-KTP.

"Uang ratusan miliar rupiah ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric e-KTP. Di mana dua proyek dijalankan tahun 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018, untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp129.718.900.000," ucapnya.

Dikatakannya, dalam proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric e-KTP Tahun 2017 juga ditemukan kasus yang sama dimana perusahaan yang dimenangkan Kemendagri yakni PT. Telekomunikasi Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp10.255.300.000, jauh lebih mahal dibanding penawar terendah yakni perusahaan Cahaya Anugrah Firdaus yang menawarkan Rp8,9 miliar saja.

Selain tiga proyek itu, ada pula dua proyek pengadaan Blangko e-KTP yang dijalankan di tahun 2017 dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp158.643.900.000. Menurutnya, pengadaan blangko e-KTP selalu dimenangkan oleh perusahaan itu-itu saja. Salah satunya yang ia sebut ialah PT Pura Barutama yang beralamat di Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus. PT Pura Barutama mendapatkan keuntungan Rp158.643.900.000. dari Kemendagri.

"Selalu dimenangkannya PT Pura Barutama, menurut kami sangat janggal mengingat dalam proses lelang masih terdapat perusahaan lain yang menawarkan harga efisien. Contohnya yang ditawarkan PT. Trisakti Mustika Graphika, dalam pengadaan blangko e-KTP.  Harga yang diajukan lebih rencah Rp 2,7 miliar tapi tetap digugurkan," ungkapnya.

Jajang berujar, setidaknya CBA menemukan potensi kebocoran uang negara sebesar Rp 4,8 miliar. Untuk itu ia meminta KPK juga mengusut indikasi proyek yang berpotensi korupsi itu.

"Untuk itu CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK, jangan Cuma fokus dengan mega skandal KTP-el sebelumnya namun juga membuka penyelidikan dengan proyek KTP-el yang kami sebutkan. Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP-el yang sedang dijalankan Kemendagri karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan," tegasnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)