logo rilis
Catatan Bappilu Partai Demokrat: Presidential Threshold Sama dengan Parliementary Threshol
Kontributor
RILIS.ID
11 Juni 2020, 21:54 WIB
Catatan Bappilu Partai Demokrat: Presidential Threshold Sama dengan Parliementary Threshol
FOTO: Dok. Kamhar Lakumani

Oleh: Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani

Rancangan Undang Undang Pemilu yang kini tengah bergulir di Komisi II DPR sebagai hak inisiatif Anggota DPR menjadi perhatian tersendiri bagi semua partai politik, termasuk Partai Demokrat. Di tengah-tengah padatnya agenda Bappilu menjaring dan mempersiapkan keikutsertaan para pasangan calon yang diusung dan didukung Partai Demokrat pada Pilkada serentak 2020, Bappilu juga mengikuti dan berpartisipasi aktif pada pembahasan tentang RUU Pemilu sesuai arahan Mas Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). 

Pembicaraan dan diskusi tentang RUU Pemilu ini bahkan selalu mendapatkan porsi yang diperbincangkan dalam setiap safari politik yang dilakukan Bappilu Partai Demokrat dalam menjalin silaturahmi lintas partai politik. Saat bertemu pimpinan PAN, pimpinan Partai Golkar dan pimpinan PKS pada pertengahan Mei dan awal Juni kemarin.

Ada beberapa isi krusial yang menjadi perhatian bersama, seperti:

1. Besaran jumlah kursi per dapil (district magnitude)

2. Metode penghitungan suara konversi menjadi kursi

 3. Sistem pemilu terbuka atau tertutup

4. Besaran persentase parliementary threshold

5. Besaran persentase presidential threshold.

Hasil kajian kami menyikapi lima poin krusial di atas adalah untuk besaran jumlah kursi per dapil, 3-10 kursi per dapil seperti yang digunakan pada tiga kali Pemilu terakhir sudah sangat baik, coverage area per dapil masih terjangkau dan interaksi dengan konstituen pun masih terjalin baik. Berkaitan dengan metode penghitungan suara sainte lague yang digunakan pada Pileg 2019, Partai Demokrat memandang sudah pas untuk dilanjutkan. 

Untuk sistem Pemilu, proporsional terbuka murni menjadi pilihan. Terlepas dari polemik kelebihan dan kekurangan sistem Pemilu terbuka atau tertutup,  adalah langkah mundur dan mendegradasi kualitas demokrasi jika kembali pada sistem proporsional tertutup. Selain peningkatan kualitas partispasi, juga terwujud peningkatan kualitas representasi. Itu antara lain kelebihan sistem proporsional terbuka murni.

Namun untuk mengakomodir aspirasi para pejabat dan petugas partai dalam pemilu legislatif yang seringkali kalah di kala berhadapan dengan caleg eksternal, maka patut dipertimbangkan adanya Dapil Nasional sebesar 10 persen kursi.

Untuk mengakomodir gagasan Dapil Nasional ada dua alternatif yang bisa ditempuh. Pertama bersumber dari relokasi kursi dari Dapil yang ada  secara proporsional utamanya dari Dapil yang memiliki jumlah kursi besar, dan kedua melalui penambahan jumlah kursi anggota DPR.

Untuk besaran parliementary threshold, kami memandang 4 persem yang saat ini berlaku sudah cukup moderat dan memadai untuk penguatan sistem presidential. Sementara untuk besaran presidential threshold kami berpandangan untuk sama dengan parlementary threshold. Artinya seluruh partai yang berhasil menempatkan kader-kadernya sebagai wakil rakyat di senayan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Pengajuan presidential threshold sama dengan parliamentary threshold didasari pengalaman dua kali Pilpres terakhir yang hanya bisa menghadirkan dua pasangan capres dan cawapres telah mengakibatkan pembelahan di masyarakat. Tingginya bilangan pembatas menjadi hambatan untuk hadirnya banyak pasangan putra-putri terbaik bangsa dalam kontestasi Pilpres, malah justru menyuburkan oligarki parpol dalam Pilpres.

Ini penting dan mendesak untuk dikoreksi. Jangan sampai pemikiran untuk penghematan rupiah yang menjadi pangkal mendorong pembatasan calon agar tak berlangsung dua putaran, malah mesti dibayar lebih mahal dengan retaknya kohesifitas sosial dan perpecahan antar anak bangsa sendiri. Pemikiran kami, ketika partai telah melewati ambang batas parlemen, artinya telah mendapatkan legitimasi yang cukup dari rakyat untuk kemudian memiliki hak menjadi saluran mengajukan putra-putri terbaik bangsa sebagai calon presiden dan wakil presiden.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2020 | WWW.RILIS.ID