logo rilis
‘Carry Over’ RUU Harus Dituntaskan
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Oktober 2019, 23:00 WIB
‘Carry Over’ RUU Harus Dituntaskan
Ilustrasi Rancangan Undang-Undang (RUU)

RILIS.ID, Jakarta— Anggota DPR RI Muhammad Farhan menimbang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang di-carry over atau belum selesai pembahasannya oleh Anggota DPR RI Periode 2014-2019 untuk memuat seluruh anggota DPR RI Periode 2019-2024. Ia lebih mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu keharusan yang harus dituntaskan.

“Ya, memang, saya dengar ada beberapa RUU yang merupakan carry over atau warisan dari periode sebelumnya. Saya tidak menganggap semua orang sebagai beban, namun lebih kepada kami, sebagai wakil rakyat harus melanjutkannya. Meskipun Saya Pribadi Belum mengetahui RUU Apa Saja Yang ditinggalkan,”ujar Farhan dikutip Dari  dpr.go.id . Senin (14/10/2019).

Terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat mendapat perdebatan dari beberapa elemen masyarakat, Farhan menilai hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi. Presiden Pasalnya sudah menyetujui pengesahan RKUHP tersebut. Jika kemudian RKUHP tersebut termasuk dalam RUU yang diwariskan ke DPR RI saat ini, ia harus menyelesaikan hal tersebut. Terkait mempertimbangkan berbagai aspirasi dan masukan masyarakat terkait isi dari RKUHP tersebut.

Sementara itu, terkait aspirasi tentang Revisi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Farhan mengaku masih menantikan keputusan Presiden. Sudah dianggap disahkan sebelumnya. Jika memang masih ada yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut, Ia menilai masih ada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan judicial review.

“Tentu yang pertama harus dilakukan adalah mengkaji ulang RUU KUHP. Jika ada aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir tentu saja harus dipertimbangkan. Sementara untuk revisi UU KPK, karena sudah disahkan dalam paripurna DPR RI, tentu saja kami menunggu keputusan dari Presiden, apakah akan merevisi UU tersebut atau tidak, ”ungkap Politisi Fraksi NasDem ini.

Terkait yang sebelumnya, bahwasanya hingga saat ini belum disetujui RUU yang harus disetujui pada DPR RI periode sebelumnya. Namun ia percaya akan lebih banyak mempelajarinya melalui kajian-kajian ilmiah, membantu dengan para tenaga ahli yang melekat pada anggota dewan, juga tenaga ahli yang ada di fraksi dan komisi mendatang.

 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID