logo rilis
Calon Terkena OTT, Parpol Harus Tegas Cabut Dukungan
Kontributor
Afid Baroroh
25 Maret 2018, 17:16 WIB
Calon Terkena OTT, Parpol Harus Tegas Cabut Dukungan
FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, partai pengusung calon kepala daerah (Cakada) harus berani mencabut dukungannya bagi calon yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Bagi partai-partai pengusung calon kepala daerah yang bersangkutan dengan OTT, harus mencabut dukungannya," kata Usep  di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Hal itu sekaligus untuk menguji komitmen partai. Sebab, lanjut dia, partai pengusung kemungkinan enggan menarik dukungannya karena khawatir akan dikenakan denda miliaran rupiah.

"Kita lihat komitmen partai yang sebelumnya berdalih tidak bisa mencabut dukungan, karena ketika mencabut dukungan akan didenda sekian miliar," tukasnya.

Karenanya, untuk menguji komitmen, perlu ada perluasan pengertian dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Khususnya, bagi calon yang terjerat OTT, itu harus digolongkan sebagai yang berhalangan tetap, baik sebagai cakada atau calon di Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, tuntutannya adalah mendapatkan calon yang bersih dalam berdemokrasi.

Menurutnya, selama ini pencalonan banyak dibatasi dengan jalur perseoarangan yang sulit, sehingga mengakibatkan adanya tindak korupsi. Ketika itu terjadi, partai politik harus berani mencabut dukungannya.

"Ketika calonnya ada, tapi buruk-buruk dan terkena kasus korupsi, harus bisa didiskualifasi dengan peraturan yang baru. Partai politik bisa mencabut dukungannya," ujarnya.

Ketika ditanyai keterbatasan waktu untuk merevisi peraturan KPU, menurutnya masih ada kesempatan. Alasanya, karena surat suara masih belum dicetak. Terlebih lagi, jika ingin mengedepankan keterlibatan masyarakat.  

"Masih sangat keburu, karena surat suaranya masih belum dicetak. Kalau soal alat peraga kampanye, itu kan urusannya tim sukses ya. Tapi yang punya kepentingan adalah masyarakat, sebagai pemilih kedaulatan yang membutuhkan calon kepala daerah yang bersih, bukan yang kotor," pungkasnya.  

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)