logo rilis
Calon Peserta Pilkada Kena OTT, Perludem: Harus Didiskualifikasi!
Kontributor
Afid Baroroh
25 Maret 2018, 16:16 WIB
Calon Peserta Pilkada Kena OTT, Perludem: Harus Didiskualifikasi!
FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin, meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera direvisi. Ini untuk mempertegasm bahwa calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) didiskulifikasi. 

"Kami meminta, tanpa maksud mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, calon-calon yang terkena OTT ini harus didiskualifikasi," kata Usep di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Menurutnya, dalam Peraturan KPU telah dijelaskan kategori calon yang berhalangan tetap. Artinya, siapa saja calon yang berpotensi didiskualifikasi adalah mereka yang masuk dalam ketegori tertentu. Diantaranya meninggal dunia, memiliki masalah kesehatan, atau hal lain yang bisa menghalangi aktivitas calon peserta untuk jangka panjang.

Namun, penjelasan tersebut dinilai masih belum cukup. Sebab, tidak memuat ketentuan calon yang terkena OTT. Seharusnya, dalam Peraturan KPU memuat juga keterangan yang berhalangan tetap bagi calon yang terkena kasus OTT.

Karenanya, Usep meminta KPU segera merevisi peraturan tersebut, dengan cara melakukan terobosan, penambahan pengeritian yang dimaksud berhalangan tetap, khususnya terkait calon yang terkena kasus korupsi dalam OTT.

"Karena dalam pengalamannya, tidak ada kasus OTT yang bisa bebas. Pasti kemudian akhirnya dipenjara," dalihnya. 

Selain itu, dia juga menjelaskan pentinganya revisi tersebut. Sebab, dalam proses dibutuhkan calon yang bersih. KPU pun, membutuhkan keberanian untuk menyikapi harapan masyarakat. Salah satunya, memberikan tambahan pengertian, bahwa calon yang juga terjerat OTT berhalangan tetap. Sebab, Masyarakat sebagai pemilih kedaulatan membutuhkan sosok yang bersih dalam berdemokrasi.

"Masyarakat sebagai pemilih kedaulatan, membutuhkan calon kepala daerah yang bersih, bukan yang kotor dalam berdemokrasi," tukasnya. 

 

 

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)