logo rilis
Calon Komisioner-Deputi BP Tapera 'Haram' dari Parpol
Kontributor
Tio Pirnando
26 Maret 2018, 23:07 WIB
Calon Komisioner-Deputi BP Tapera 'Haram' dari Parpol
Ilustrasi perumahan. FOTO: pu.go.id

RILIS.ID, Jakarta— Anggota partai politik (parpol) dilarang mendaftar sebagai Komisioner dan Deputi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Tujuannya, menjaga profesionalisme dan integritas BP Tapera.

"Iya, enggak boleh, harus profesionalisme. Kalau berpihak, kan, enggak bisa," ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Deputi BP Tapera, Anita Firmanti, di Kantor Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (26/3/2018).

"Dan syaratnya, juga enggak boleh cacat hukum," imbuh Sekretaris Kementerian PUPR ini.

Baca: Pendaftaran Calon Komisioner-Deputi BP Tapera Dibuka

Kendati demikian, Pansel berharap calon yang mendaftar memiliki beragam pengetahuan, baik di bidang hukum, keuangan, dan pembiayaan perumahan. Soalnya, Komisioner dan Deputi BP Tapera harus memahami pekerjaannya dan mampu menggelola anggaran.

Hal tersebut menjadi pertimbangan lain politisi tak boleh mendaftar. "Kalau mengelola anggaran cukup besar, nanti kepentingannya enggak mikirin rakyat yang punya rumah, dan nanti pasti kurang konsentrasi," ucapnya.

Setelah selesai proses pendaftaran administrasi, Anita menambahkan, Pansel akan melibatkan publik dalam melihat rekam jejak calon Komisioner dan Deputi BP Tapera. Maksudnya, memastikan mereka memenuhi syarat yang ditetapkan sebelum diajukan ke Presiden.

"Kita cek integritasnya, kita tanyakan ke publik. Seleksi administrasi nanti kita sediakan waktu, agar publik memberi tanggapan. Nanti kita tampilkan, ini lo yang menjadi calon Komisioner. Nanti masyarakat menanggapi," pungkasnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)