logo rilis
Calon Kepala Daerah Kena Ciduk KPK, Parpol 'Legowo'
Kontributor
Intan Nirmala Sari
30 Maret 2018, 02:32 WIB
Calon Kepala Daerah Kena Ciduk KPK, Parpol 'Legowo'
FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Partai politik bersikap legowo atau ikhlas, meskipun calon kepala daerah yang diusungnya dalam menghadapi pilkada serentak 2018, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi, dalam diskusi Demokrasi: Calon Kepala Daerah Tersangka, Revisi UU atau Perppu di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/3/2018).

"Kalau calon kepala daerah tersebut memiliki bukti-bukti kuat terlibat kasus korupsi, silakan ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun hal itu memukul partai politik pengusungnya, tapi partai tetap berjiwa besar," kata Ahmad.

Menurut dia, KPK sebagai lembaga hukum, jika hasil penyelidikannya menemukan sejumlah calon kepala daerah terindikasi kasus korupsi dan akan menangkap, silakan tangkap saja, tidak perlu diumumkan sebelumnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, banyak calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi, dan KPK akan mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka. Menurutnya, hal itu membuat gaduh dan KPK patut dicurigai ikut bermain politik. Padahal, sebagai lembaga penegak hukum, KPK sudah sepatutnya menjalankan tugas-tugasnya di ranah hukum dan tidak turut bermain politik.

Baidowi juga menjelaskan, berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) Pilkada, pasangan calon kepala daerah yang diusung partai politik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak dapat dibatalkan.

"Jadi, meskipun calon kepala daerah tersebut berstatus tersangka, (ia) tetap melanjutkan ke kompetisi sebagai calon kepala daerah, tidak menggugurkan haknya, kecuali sudah memiliki vonis hukum yang berkekuatan tetap," jelasnya.

Baidowi mengakui, penetapan status tersangka oleh KPK telah memukul partai politik, karena aturan perundangan tidak bisa membatalkan dan mengubah pasangan calon kepala daerah yang diusung.

Di sisi lain, tekait revisi UU Pilkada tahun lalu, hal itu dapat dilakukan, baik diusulkan pemerintah maupun menjadi usul inisiatif dari DPR RI.

"Tapi dari DPR, tidak mungkin mengusulkan revisi UU Pilkada, karena utang legislasi DPR sangat banyak," ungkapnya.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)