Home » Elektoral

Calon Gubernur 'Selera' PWNU Jawa Barat

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Ilustrasi. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menginginkan kepala daerah Jabar nantinya menolak kebijakan delapan jam lima hari sekolah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017.

Karenanya, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2018 bergulir, pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mendeklarasikan gerakan menolak calon pemimpin pro "Full Day School".

"Alasan kami mengeluarkan pernyataan tersebut, agar calon kepala daerah yang terpilih nanti, memiliki pemahaman yang sama dalam memandang kebijakan tersebut," ujar Ketua PWNU Jabar, KH Hasan Nuri Hidayatullah, di Bandung, Jabar, Sabtu (12/8/2017).

Dia menerangkan, NU menolak kebijakan full day school karena dianggap bertentangan dengan Pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengamanatkan pengelolaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal berbasis sekolah/madrasah.

Meski demikian, sambung Hasan, pihaknya sepakat dengan tujuan dari kebijakan yang digulirkan Menteri Muhadjir Effendy tersebut, yakni sebagai pendidikan karakter

Tetapi, baginya, pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah merupakan dua hal berbeda. 

Terlebih, jika mengacu pada ketentuan waktu kerja tenaga pengajar sebagaimana tertuang pada Pasal 35 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dijelaskan beban kerjanya mencakup kegiatan pokok serta melaksanakan tugas tambahan.

Dan berdasarkan kajian mendalam dan pemantauan intensif yang dilakukan PWNU, ditemukan fakta di lapangan bila mayoritas sekolah belum siap mengimplementasikan full day school.

"Kesiapan itu, menyangkut banyak hal. Antara lain, terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah delapan jam pelajaran," tandas Hasan, melansir Antara.

Penulis Fatah H Sidik

Tags:

Pilkada Jabar 2018Full Day SchoolPWNU Jabar