logo rilis

BW Sebut Pelanggaran Ma'ruf Amin di Sidang MK
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Juni 2019, 16:10 WIB
BW Sebut Pelanggaran Ma'ruf Amin di Sidang MK
Ilustrasi Ma'ruf Amin

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) membeberkan bukti terkait pelanggaran cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin terkait rangkap jabatan. 

Ma'ruf tak mundur sebagai komisaris BUMN. Dia masih tercatat sebagai Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, meski telah ditetapkan sebagai paslon 01.
"Kami menemukan cawapres 01 ternyata tidak mengundurkan diri dari BUMN," ujar BW dalam pembacaan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Selain soal jabatan Ma'ruf, BW juga mengungkap, perihal temuan sumbangan kampanye dari perkumpulan golf sebesar Rp 18 miliar untuk kampanye paslon 01. Ditambah, sumbangan Jokowi sebesar Rp 19,5 miliar dalam dana kampanye, yang dianggap kekayaannya bertambah dalam waktu 13 hari.

"Ada yang menarik dalam waktu 13 hari, ketika diumumkan jumlah kas setara kas yang di harta kekayaan capres berdasarkan LHKPN, ternyata tanggal 25 April mengeluarkan uang RP 19 miliar," bebernya.

Kemudian, terkait adanya pelanggaran TSM atas asas pemilu bebas dan rahasia yang dilakukan Capres Paslon 01 Joko Widodo (Jokowi).

BW mengatakan beberapa saat menjelang hari pencoblosan, Capres Paslon 01 secara terus menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Bahkan dengan menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih saat datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019, yang menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019. 

"Harusnya Capres Paslon 01, yang juga petahana paham betul bahwa memilih dalam pemilu dilindungi dengan asas kerahasiaan. Maka, instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," katanya.

Menurutnya, ajakan memakai baju putih untuk mencoblos di tanggal 17 April itu juga adalah pelanggaran serius atas azas pemilu yang bebas.

Ia beranggapan, hal itu boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih.

"Meskipun, baru merupakan ajakan, tetapi karena dilakukan Capres Paslon 01 yang juga Presiden Petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat pemilih dalam pelaksanaan Pilpres 2019, dan karenanya melanggar azas pemilu yang bebas," tukasnya. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID