logo rilis
BW: Kami Dorong MK Bukan Sekedar Mahkamah Kalkulator
Kontributor
Nailin In Saroh
25 Mei 2019, 04:35 WIB
BW: Kami Dorong MK Bukan Sekedar Mahkamah Kalkulator
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan dugaan kecurangan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai upaya terakhir Capres dan Cawapres nomor urut 02 itu dalam kontestasi Pilpres 2019.


Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjajanto (BW), berharap gugatan ke MK dapat diproses dengan jujur dan adil. Bukan sekedar menghitung data numerik.

Sebab kata dia, MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan. Khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. 

"Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik," ujar BW setelah mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

BW menegaskan, MK harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan yang dilaporkan. Dengan adanya kecurangan-kecurangan itu, menurutnya, muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah.

"Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," terangnya.

Apabila menggunakan standar Pemilu 1955, lanjut BW, diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis terjadi ketika awal kemerdekaan. Sehingga, permohonan pihaknya ini disebut menjadi penting untuk masa depan demokrasi Indonesia.

"Sehingga permohonan ini jadi penting, bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk jadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan akan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini jadi penting untuk disimak," jelasnya.

BW berharap, Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan diri menjadi bagian penting. Dimana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan (hakim).

"Dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," tambah BW.

BW mengaku memiliki bukti akurat terkait sengketa Pilpres 2019 karena ada kecurangan yang dilakukan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin dengan begitu terstruktur, sistematis, dan masif.

"Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang," kata BW.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat mencermati proses gugatan di MK nanti. Tim Hukum Prabowo-Sandi juga mendorong MK untuk memeriksa dengan cermat, bertindak melampaui hukum (beyond the law), dan memperhatikan asas kedaulatan rakyat.

"Jadi, kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat," kata BW menandaskan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID