logo rilis
Busyro Muqoddas: Aneh jika DPR Tolak PKPU
Kontributor
Kurniati
06 Juni 2018, 18:45 WIB
Busyro Muqoddas: Aneh jika DPR Tolak PKPU
FOTO: Instagram

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, M Busyro Muqoddas menyatakan, menjadi aneh jika DPR menolak Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif 2019.

"Seperti peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif 2019, justru kalau DPR menolak itu aneh," katanya sesaat sebelum mengikuti Rapat Pleno PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (6/6/2018).

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong munculnya anggota legislatif baru seiring dengan terjadinya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen di Indonesia.

Terkait hal itu, kata Busyro, pejabat negara harus menentukan sikapnya. 

Ia mengatakan, kebijakan yang diambil mestinya harus lewat pertimbangan yang cermat.

"Mantan napi koruptor memang punya hak untuk menjadi baik, tetapi di sisi lain untuk mengulang jabatan publik apakah pemerintah berani menanggung risiko," ujarnya.

Busyro juga mempertanyakan untuk menjadikan seseorang sebagai pejabatan publik apakah sudah tidak ada stok yang baik.

"Kenapa ini tidak didorong. Justru ini harus dilakukan oleh DPR di mana DPR adalah representasi dari rakyat," ucapnya.

Ia juga menilai pihak yang tidak mendukung usulan dari KPU tersebut sejauh ini cenderung tidak memiliki alasan yang jelas mengapa mereka tidak mendukung usulan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengusulkan agar larangan mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan legislatif dibakukan dalam undang-undang.

Ia mengatakan, tujuan usulan tersebut sebagai langkah pencegahan berkembangnya kejahatan korupsi di dalam negeri.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)