logo rilis
Buruk Muka Pemerintah, DPR Disalahkan
Kontributor
Yayat R Cipasang
15 Mei 2018, 11:39 WIB
Buruk Muka Pemerintah, DPR Disalahkan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Saya berdebat dengan seorang wartawan yang dipecat media nasional yang sangat besar dan menghegemoni di negara ini. Dia dengan pongahnya mendukung pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena Indonesia dianggap sudah darurat terorisme.

Dia juga dengan gaya sok tahunya mengatakan bahwa perppu itu sangat mendesak karena DPR lamban dalam menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme. Seorang wartawan saja bisa 'lugu' seperti ini apalagi masyarakat awam. 

Padahal dalam sistem legislasi di negara kita mensyaratkan pembahasaan rancangan undang-undang minimal melibatkan pemerintah dan DPR. Kendati inisiatif sebuah rancangan undang-undang bisa dari pemerintah, DPR atau DPD. Pemerintah punya inisiatif tetapi DPR enggan membahas RUU maka tidak jalan, begitu juga DPR punya inisiatif tetapi pemerintah tidak mau sama saja.

Jadi legislasi di DPR tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga DPR. Nah, dalam kasus RUU Antiterorisme ini tidak dalam tempatnya menyalahkan DPR karena permasalahan yang utama ada di pemerintah terutama soal definisi terorisme dan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Artinya pemerintah harus tegas 'mendamaikan' kepentingan TNI dan Polri dalam RUU tersebut.

Pembahasan revisi Undang-Undang 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme terhambat karena juga ulah pemerintah. Dalam dokumen yang diperoleh rilis.id, pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM mengirim surat sebanyak tiga kali medio Januari 2017 dan November 2017 ke DPR.

Seperti tertuang dalam surat Ditjen Pertauran Perundang-Undangan Kemenkumham dengan nomor PPE.PP.01.02-10 tertanggal 9 Januari 2017, termaktub kalimat "Pemerintah meminta waktu dan meminta rapat Panja RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk dijadwalkan kembali karena ada beberapa substansi yang krusial yang perlu mendapatkan kesepakatan para pimpinan instansi/lembaga terkait, serta arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM".

Sementara dalam laporan singkat rapat Panja RUU Terorisme, tertanggal 7 Februari 2017, ada catatan dalam rapat tersebut yakni penegasan bahwa pembahasan RUU perubahan UU Terorisme mengalami kendala teknis, yaitu penundaan dari pemerintah untuk melakukan rapat pembahasan. 

Anggota Panitia Khusus RUU Antiterorisme Taufiqulhadi, mengungkapkan, sebetulnya persoalan belum disahkannya revisi UU tersebut ada di tangan pemerintah, bukan DPR. Menurutnya, pembahasan revisi terlambat karena terjadi tarik-menarik antara kepolisian dan TNI. 

"Sehubungan dengan wewenang dan keterlibatan mereka terutama wewenang TNI itu yang menjadi persoalan dari pembahasan RUU Terorisme," ujar Taufiqulhadi.

Menurutnya, apabila tim panitia kerja (panja) dari pemerintah sudah tidak ada masalah lagi, maka RUU tersebut sudah bisa dirampungkan. 

"Karena DPR sudah satu sikap. Saya berpikir, justru presiden harus memanggil pihak Kepolisian dan TNI, mereka didorong untuk mendapatkan kesepahaman dalam RUU ini," tegas politisi NasDem itu. 

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i juga menyarankan Presiden mendesak anak buahnya segera merampungkan alasan hukum terkait teror. Soalnya, pembahasan di DPR sudah hampir rampung.

"Saya sarankan saudara Presiden Jokowi untuk mendesak penyelesaian itu kepada tim panja pemerintah. Kapan? Karena DPR sendiri menginginkan penyelesian RUU ini sebelum reses kemarin, dan tinggal satu ayat," ujarnya.

"DPR sudah siap paripurnakan RUU Antiterorisme sebelum masa reses dan menyetujui poin pasal yang terdapat di dalamnya," kata Romo, demikian politisi Gerindra ini disapa.

Menurut anggota Komisi III ini, justru pemerintah yang tidak berinisiatif menyelesaikan RUU Antiterorisme. Pemerintah yang meminta menangguhkan.

"Hal ini terkait definisi terorisme yang ingin diajukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang DPR menunda, itu salah alamat," ujarnya.

Lucunya, Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dalam pernyataannya masih saja mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme. Ehm.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)