logo rilis

Bupati Lampung Selatan Nonaktif Pakai Fee Rp57 Miliar untuk Pencucian Uang
Kontributor
Tari Oktaviani
19 Oktober 2018, 19:00 WIB
Bupati Lampung Selatan Nonaktif Pakai Fee Rp57 Miliar untuk Pencucian Uang
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Lampung Selatan non aktif Zainuddin Hasan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Usai melakukan penyidikan, penyidik menemukan dugaan bahwa Zainuddin telah membelanjakan penerimaan fee sebesar Rp57 miliar ke dalam bentuk aset-aset atas nama dirinya dan keluarganya.

"Diduga tersangka ZH melalui ABN (Agus Bhakti Nugraha) membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan atas nama keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka ZH," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Adapun uang Rp57 miliar itu didapat Zainuddin dari fee proyek-proyek dinas PUPR Lampung Selatan periode 2016 hingga 2018. Uang tersebut didapatnya melalui anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugraha yang juga sudah berstatus tersangka di KPK.

"Diduga persentase fee proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15 persenbhingga 17 persen dari nilai proyek," paparnya.

Adapun aset yang diduga hasil dari TPPU tersebut yaitu satu unit ruko di Bandar Lampung, dua bidang tanah di Desa Campang Tiga, lima bidang tanah di Desa Munjuk Sampurna, satu bidang tanah di Desa Ketapang, satu unit motor Harley Davidson, satu unit mobil Toyota Velfire, dan satu unit speed boat.

"KPK telah melakukan penyitaan pada tanggal 15-18 Oktober 2018 terhadap satu unit Ruko dan sembilan unit bidang tanah dengan nilai saat harga transaksi total sekitar Rp7,1 Milyar. Selain itu disita juga tiga unit kendaraan darat dan air," ujarnya.

Febri mengatakan, selama proses penyidikan TPPU yang dilakukan sejak 12 Oktober 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi, dengan unsur anggota DPRD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Barat, Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Kabid Pengairan Dinas PUPR Kab. Lampung Selatan Pengurus BAZNAS Kab. Lampung Selatan, PNS Badan Korpri Pemprov Lampung, Swasta dan Notaris PPAT.

Atas perbuatannya itu, Zainudin dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sebelumnya, Zainudin ditetapkan sebagai tersangka suap terkait proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan. 

Zainudin dijerat bersama Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN, Agus Bhakti Nugroho, pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara. 

Zainudin dan Agus diduga mengatur proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan. Terdapat empat proyek yang diatur Zainudin dan Agus untuk diberikan kepada CV 9 Naga. 

Proyek-proyek tersebut di antaranya, Box Culvert Waysulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru.

Kemudian peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangkan CV Laut Merah

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)