logo rilis
Bupati Cirebon Pasang Harga untuk Jabatan di Pemkab Cirebon, Ini Tarifnya...
Kontributor

26 Oktober 2018, 17:00 WIB
Bupati Cirebon Pasang Harga untuk Jabatan di Pemkab Cirebon, Ini Tarifnya...
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supartman

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya pemasangan tarif oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang mengisi jabatan baru di Pemkab Cirebon. Adapun tarif jabatan mulai dari Rp50 juta untuk posisi camat, Rp100 juta untuk posisi eselon 3, hingga Rp200 juta untuk posisi eselon 2. 

"KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (26/10/2018).

Febri menyebut tarif yang berlaku tergantung tingkatan dan strategis atau tidaknya jabatan di Pemkab Cirebon. Semakin tinggi jabatan maka tarifnya semakin mahal. Menurut Febri, pihaknya menduga penerimaan uang oleh Sunjaya terjadi usai anak buahnya menempati jabatan baru. 

"Kami juga menduga, penerimaan hampir selalu terjadi setelah seseorang menduduki jabatan," ujarnya. 

Dalam kasus ini KPK menetapkan Sunjaya sebagai tersangka suap bersama Sekretaris Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Sunjaya dan Gatot diduga terlibat perkara jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. 

KPK memperoleh sejumlah bukti dalam kasus ini berupa uang tunai dengan total Rp385,9 juta. Dari jumlah itu, Rp100 juta di antaranya diduga berasal dari Gatot sebagai hadiah atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Bidang PUPR Kabupaten Cirebon. 

Barang bukti lainnya adalah bukti setoran senilai Rp6,4 miliar, yang diduga mengalir ke rekening milik Sunjaya. Uang yang ditampung di rekening atas nama orang lain itu terkait sejumlah proyek yang berlangsung di Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID