logo rilis
Bupati Bandung Barat Bisa 'Nyoblos', Ini Klarifikasi KPK
Kontributor

28 Juni 2018, 16:15 WIB
Bupati Bandung Barat Bisa 'Nyoblos', Ini Klarifikasi KPK
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi terkait bisa nyoblosnya tersangka Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Rabu (27/6/2018) kemarin. 

Padahal, diketahui Abu Bakar saat ini tengah menjalani masa tahanan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Abu Bakar telah mendapat izin dari KPK. 

Pasalnya, sebelumnya Abu Bakar telah mengajukan izin kepada pihak KPK sekaligus untuk dapat pergi berobat.

"Sebelumnya tersangka ABB (Abu Bakar) meminta izin kepada pihak KPK untuk melakukan pemungutan suara di daerahnya sekaligus berobat," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (28/6/2018).

Menurutnya, para tahanan yang mengajukan izin untuk ke TPS hanya Abu Bakar seorang. 

Sehingga, tersangka lain yang ada di rutan KPK tak seluruhnya pergi untuk mencoblos.

"Pihak rutan mengatakan hanya ada satu orang yang meminta permohonan izin," kata Febri.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, seorang tersangka maupun terdakwa selama hak politikya belum dicabut oleh pengadilan maka berhak untuk memberikan suara. 

Untuk itu, lanjutnya, apa yang dilakukan KPK sudah benar adanya.

"Selama hak dipilih dan memilihnya belum dicabut prinsipnya sebenernya dia masih bisa dipilih dan memilih kan itu prinsip, tergantung bagaimana nanti teknisnya," kata Saut Situmorang.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Abu Bakar bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Abu Bakar bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandung Barat, Adityo, diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandung Barat Asep Hikayat. 

Abu Bakar diduga meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.

Atas perbuatannya, Abu Bakar diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID