logo rilis
Bukan Cuma Pantau Sosmed Mahasiswa, Ini Cara Tangkal Radikalisme versi APTISI
Kontributor
Elvi R
06 Juni 2018, 11:10 WIB
Bukan Cuma Pantau Sosmed Mahasiswa, Ini Cara Tangkal Radikalisme versi APTISI
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menilai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bakal kerepotan dalam memantau media sosial dan mendata telepon seluler dosen dan mahasiswa dalam mencegah paham radikal.

"Saat ini diperkirakan jumlah mahasiswa mencapai 7,5 juta, kemudian dosen mencapai 300 ribu dan tenaga kependidikan 200 ribu, jadi diperkirakan harus mendata sekitar 8 juta jiwa," ujar Ketua APTISI, Prof Muhammad Budi Djatmiko, di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Dia menilai, jangan sampai peranan Kemristekdikti dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi justru beralih menjadi polisi siber.

"Pastinya Kemristekdikti akan kerepotan dalam melakukan pemantauan dan pendataan. Apalagi jika dosen dan mahasiswa diawasi media sosialnya, maka bentuk pengawasan tersebut dapat mengganggu suasana akademik." Budi menjelaskan semua pihak sepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama. Akan tetapi, langkahnya penangananya harus kondusif dan persuasif.

Dia juga mengusulkan pemerintah fokus dalam membangun kesadaran kolektif untuk memerangi teroris. Budi menjelaskan, pendekatan yang efektif adalah pendidikan pada rakyat berbasis suri tauladan, terutama para pejabat, harus menjadi contoh praktis bagi rakyatnya dengan memberikan rasa keadilan, kesederajatan, kesejahteraan, solidaritas, dan lainnya.

Selain itu, upaya lain untuk menangkal tumbuhnya radikalisme di kampus bisa dilakukan dengan membangun sinergi yang baik antara pemerintah, orang tua mahasiswa dan kampus. Sehingga, dapat tercipta suasana kebersamaan dan tidak saling curiga.

"Kami khawatir kampus ditinggalkan calon mahasiswa karena stigma "kampus gudangnya radikalisme" padahal belum terbukti secara empiris, tugas akademisi harus meneliti secara mendalam tentang radikalisme dan terorisme tersebut," papar Budi.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)