Home » Peristiwa » Nasional

Buat Kebijakan, Presiden Diharapkan Libatkan Raja dan Sultan

print this page Kamis, 4/1/2018 | 23:53

Presiden Joko Widodo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Para raja dan sultan se-Indonesia berharap dilibatkan sebelum Presiden Joko Widodo mengambil keputusan. Keinginan tersebut disampaikan saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).

"Tujuannya, agar persoalan di bawah yang berkenaan langsung dengan rakyat, bisa terselesaikan. Kami ingin keterlibatan keraton secara nyata implementasinya dan interaksinya," ujar Raja Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Yang Dipertuan XXIII Lampung Barat Saibatin Pniakan Dalom Bliau (SPDB), Pangeran Edward Syah Pernong, kepada rilis.id di Jakarta, beberapa saat lalu.

Pertimbangannya, para raja menyerahkan kekuasaan untuk membentuk NKRI. Apalagi, para raja dan sultan diklaim sebagai pemegang amanah yang tak pernah bergeser. 

Salah satu bentuk keterlibatan keraton, seperti masuk dalam Unit Kerja Kepresidenan. "Sehingga, setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan Bapak (Presiden) dan hal-hal yang ada pada suara di bawah

"Sehingga, Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten. Tapi, juga pada tingkat-tingkat manifes," imbuh mantan Kapolda Lampung ini.

Selain itu, Pangeran Edward juga ingin unsur-unsur keraton dan kerajaan turut disertakan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dengan demikian, bisa ikut serta menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing. "Ini tidak akan bisa tercapai, kalau tidak ada kebijakan dari Yang Mulia Bapak Presiden," jelasnya.

Di sisi lain, Edward mengungkapkan, sebagian besar kondisi keraton memprihatinkan dan miris, bahkan ada yang diberi garis polisi. Sepantasnya tempat kerajaan bersejarah sejak abad ke-16 tak dibiarkan terbengkalai akibat kurangnya perhatian negara.

"Karenanya, kami ingin kerajaan Nusantara ada UU Proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan, memberikan perlindungan kepada pemimpin informal. Sehingga, kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," tandasnya.

Penulis Tio Pirnando
Editor Fatah Sidik

Tags:

JokowiPangeran Edward Syah Pernong RajaSultan