logo rilis

BPPN Pernah Dua Kali Rapat Soal Nasib Utang Sjamsul Nursalim
Kontributor
Tari Oktaviani
12 Juli 2018, 19:30 WIB
BPPN Pernah Dua Kali Rapat Soal Nasib Utang Sjamsul Nursalim
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Deputi Aset Manajemen kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Muhammad Syahrial menyampaikan bahwa lembaganya pernah dua kali rapat yang khusus membahas hutang petambak kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam rapat tersebut disampaikan hutang para petambak itu dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

"Ada dua kali rapat, tanggal 21 dan 29 Oktober 2003," ujar Syahrial kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pengadilan tipikor, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Ia menyampaikan pada 21 Oktober 2003, Sjafruddin meminta agar hutang tidak dibebankan pada perusahaan inti, yakni PT DCD dan PT WM yang merupakan milik Sjamsul Nursalim.

"Tapi saya tidak tahu yang melatar belakangi instruksi itu, karena AMI itu unit kerja yang berbeda," kata Syahrial.

Lalu dalam rapat kedua pada 29 Oktober, Deputi AMI menanggapi instruksi Syafruddin. Menurutnya, Sjamsul Nursalim sudah pernah memberikan disclosure, atau pengungkapan informasi keuangan. Namun, AMI menganggap pihak Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terkait utang petambak pada BDNI yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM.

Diketahui sebelumnya, Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia diduga telah melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin  PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.

Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim, meskipun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.

Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)