logo rilis
BPN Curiga Luhut Ingin Bertemu Prabowo karena Pilpres Banyak Kecurangan
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
23 April 2019, 14:50 WIB
BPN Curiga Luhut Ingin Bertemu Prabowo karena Pilpres Banyak Kecurangan
Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mohammad Nizar Zahro. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mohammad Nizar Zahro, meminta kepada kubu capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk tidak ngotot mengajak bertemu Prabowo dalam waktu dekat ini. 

Nizar pun curiga, capres petahana Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, ingin bertemu dengan Prabowo karena banyaknya kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2019 yang banyak dibuktikan oleh masyarakat. 

"Mungkin saja mereka merasa banyak kecurangan-kecurangan yang bisa dibuktikan 02, dibuktikan oleh masyarakat netral yang ingin pemilu adil, sehingga mungkin mau melobi hal-hal demikian," katanya kepada rilis.id, Selasa (23/4/2019). 

Ketua DPP Partai Gerindra itu menyayangkan kepada Jokowi sebagai presiden yang tak pernah mengeluarkan pernyataan terkait maraknya permasalahan, salah satunya kecurangan, yang ditemui oleh masyarakat. 

Jokowi, menurut dia, justru ngotot ingin bertemu dengan Prabowo di tengah maraknya temuan dari berbagai lapisan masyarakat terkait kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019. 

"Mestinya sebagai Presiden ngomong dong bahwa pemilu ini enggak boleh curang. Sampai sekarang presiden enggak pernah ngomong terkait banyak kecurangan. Ratusan ribu temuan. Ngapain malah sibuk mau ketemu Pak Prabowo," ujarnya. 

Nizar mengungkapkan, masyarakat dari berbagai daerah secara gigih telah menunjukkan bukti-bukti banyaknya kecurangan. Mereka, lanjut dia, menunjukkan bukti-bukti itu kepada KPU dan Bawaslu melalui berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp. 

"Tapi prinsipnya, siapapun yang melakukan kecurangan ya bisa dipidana. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 352 sudah jelas," tandasnya. 

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID