logo rilis

BPK Temukan 5 Ribu Lebih Permasalahan Keuangan Semester II-2017
Kontributor

03 April 2018, 16:25 WIB
BPK Temukan 5 Ribu Lebih Permasalahan Keuangan Semester II-2017
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2017, kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Hasilnya, sepanjang Juli-Desember 2017 diketahui 4000 lebih temuan yang melibatkan 5800 lebih permasalah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan memuat ringkasan dari 449 LHP, 6 (1,0persen) LHP Keuangan, 239 (53 persen) LHP Kinerja, dan 204 (46 persen) LHP dengan Tujuan Tertentu.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Jakarta, Selasa (3/4).

Sebanyak 5.852 masalah tersebut meliputi 1.082 (19 persen) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, dan 2.820 (48 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakeiisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 tnliun.

Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 1.452 (74 persen) senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 840 (58 persen) permasalahan senilai Rp1,46 triliun, potensi kerugian negara sebanyak 253 (17 persen) permasalahan senilai Rp5,04 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25 persen) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa, telah menindak lanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara senilai Rp65,91 miliar (0,62 persen).

Selain itu, terdapat 2.820 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun terdapat 69 permasalahan ketidakhematan (2 persen) senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakeflsienan (1 persen) senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan (97 persen) senilai Rp2,33 triliun.

"Sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak Ianjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPR," ujarnya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)