logo rilis
BPK: Kewajaran Laporan Keuangan Bukan Jaminan
Kontributor
Yayat R Cipasang
25 Mei 2018, 17:39 WIB
BPK: Kewajaran Laporan Keuangan Bukan Jaminan
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar. FOTO: BPK RI

RILIS.ID, Yogyakarta— Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan.

Pernyataan itu dikemukakan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar saat menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yojakarta, Jumat (25/5/2018). BPK kembali memberikan opini WTP atas LKPD DIY Tahun Anggaran 2017.

Auditor Utama BPK Bambang Pamungkas menambahkan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. “Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Meski demikian, kata Bambang, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan--khususnya yang berdampak potensi dan indikasi kerugian negara--maka harus diungkap dalam LHP. 

"Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini," ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Bahrullah berharap LKPD yang telah diaudit oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Oleh karena itu, BPK bersedia memberikan penjelasan bilamana pimpinan atau anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi laporan.

“DPRD dapat mengusulkan pertemuan dengan Perwakilan BPK Provinsi DI Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas,” terangnya.


500
komentar (0)