logo rilis
Bos Quadra Solution Jalani Sidang Perdana Kasus e-KTP
Kontributor
Tari Oktaviani
28 Maret 2018, 08:39 WIB
Bos Quadra Solution Jalani Sidang Perdana Kasus e-KTP
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS) akan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun sidang pembacaan dakwaan tersebut digelar perdana hari ini, Rabu (28/3/2018) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Anang merupakan salah satu tersangka korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). 

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, perbuatan Anang terkait korupsi proyek pengadaan e-KTP telah dituangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Nantinya, Jaksa akan menguraikan nama-nama yang ikut diperkaya atas proyek di bawah Kementerian Dalam Negeri ini.

"Proses pengadaan, dugaan siapa saja pihak-pihak yang diperkaya dalam kasus e-KTP akan kita tuangkan di dakwaan tersebut," kata Febri.

Ia pun meminta semua pihak mencermati dakwaan Anang yang nantinya akan diuraikan Jaksa dalam persidangan. Pasalnya, dakwaan Anang akan berbeda dengan isi dakwaan terdakwa korupsi e-KTP sebelumnya. Termasuk menguraikan nama-nama yang diduga mendapatkan aliran uang korupsi dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

"Bahwa ada kaitannya dengan pihak lain itu juga akan diuraikan atau terdakwa yang sudah diproses sebelumnya tentu akan kita uraikan mari kita tunggu saja dakwaan kan juga belum dibacakan akan lebih baik jika kita simak secara lengkap di persidangan," tutur Febri.

Dalam kasus itu, Anang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh KPK. Anang diduga kuat telah mengeruk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Tak hanya itu, Anang juga diduga ikut menyerahkan uang kepada mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI lain yang terlibat dalam kasus korupsi megaproyek tersebut.

Akibat perbuatannya, Anang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Tipikor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)