logo rilis
Bos Penyuap Bupati Mojokerto Digarap KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
08 Mei 2018, 11:01 WIB
Bos Penyuap Bupati Mojokerto Digarap KPK
KPK Tahan Bupati Mojokerto. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Herman Setya Budi dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sedianya akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa.

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustafa Kamal Pasa)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (8/5/2018).

Tak hanya Herman Setya Budi, penyidik juga memanggil saksi lainnya yaitu dua karyawan PT Protelindo, Rinaldy Santosa dan Indra Mardhani, serta pihak swasta, Nabiel Titawano. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mustafa Kamal Pasa.

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami izin pendirian menara Telekomunikasi di Mojokerto yang diketahui berujung suap. Setidaknya, penyidik berpeluang memanggil jajaran petinggi PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk dan ‎PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Ini lantaran untuk mendapatkan keterangan dari hasil geledah yang dilakukan tim KPK beberapa waktu lalu. Pasalnya, dari penggeledahan kantor pusat PT Tower Bersama, di Menara BCA Lantai 43, 53, dan 55 Jalan MH Thamrin Jakarta ‎dan Protelindo yang berada ‎di Menara BCA Lantai 43, 53, dan 55 Jalan MH Thamrin  Jakarta, tim mengamankan sejumlah dokumen komunikasi yang terjadi melalui email yang terkait dengan kasus dugaan suap tersebut.‎

"Penyidik menduga ada bukti-bukti yang terdapat di sana, yang kita lakukan penyitaan tadi sejumlah dokumen perizinan disana, kita akan lihat disana apakah dokumen perizinan tersebut punya keterkaitan secara langsung dengan 22 menara yang kami sedang usut saat ini," tutur Febri, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Febri sendiri enggan menyebut siapa saja petinggi dua perusahaan tersebut yang akan dimintai keterangan nantinya. Namun menurutnya, penyidik sudah memetakan siapa saja pihak yang dianggap punya pengetahuan dalam proses pengembangan kasus dugaan suap ‎terkait dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

"Siapa yang akan diperiksa dan kapan pemeriksaan akan dilakukan nanti akan diinformasikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ditetapkan secara resmi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terkena dua kasus yang berbeda yakni dugaan penerimaan hadiah atau janji terkalt Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya.

Selain Mustafa, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan Menara Telekomumkasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, KPK juga menetapkan Ockyanto (OKY) selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya (OW) selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

"MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016- 2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan OW selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunlkasi Indonesia (Protelindo) terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunlkasi dI Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Adapun dugaan hadiah atau janji (suap) yang diterima oleh Bupati Mustofa terkait perizinan menara telekomunikasi ini adalah sekitar Rp2,7 Miliar.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)