Home » Inspirasi » Opini

Boneka Pilgub Bahayakan Lampung

print this page Selasa, 24/10/2017 | 14:32

Oleh Syafarudin
Pengajar dan Peneliti Labpolotda FISIP Universitas Lampung

ALHAMDULILLAH, puji syukur ke hadirat Tuhan, epistemic community (elemen akademisi, aktivis, jurnalis yang alami terpanggil untuk terus mengawal dan menyehatkan demokrasi yang sakit akibat dibajak korporasi dan konspirasi elite jahat yang menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan), pasca-Orba masih ada hingga hari ini. Rilis.id, laman oase kecil ini, menurunkan opini kritis akademisi Eddy Rifai berjudul “Corporate Crime, Pribumi, Demokrasi, dan Pilgub Lampung”.

Opini ini tampaknya sejalan dengan kegalauan aktivis di Lampung yang tergabung dalam lembaga studi advokasi dan kebijakan (L-Saka) yang menaja diskusi “Politik Transaksional dan Pengaruh Intervensi Korporasi dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018” di Wood Café Bandar Lampung (Jumat, 20/10/2017). 

Adalah akademisi Yusdianto yang hadir dalam diskusi menyampaikan pandangan kritisnya. “Pemimpin kacung korporasi bila terpilih dalam pilkada akan lebih mementingkan korporasi ketimbang kepentingan rakyat di Lampung,” ujar dosen FH Unila yang putra menggala ini, sebagaimana dikutip Fajar Sumatera Online (20/10). 

Eddy Rifai dalam perspektif hukum pidana menilai korporasi yang melakukan tindakan pencucian uang pada awal dan proses pilkada (Pilgub Lampung), berupa mahar politik membeli parpol dan money politic membeli suara rakyat pemilih, bisa dijerat pasal-pasal dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, dan bisa dijerat sebagai tindak pidana baik korporasi/pihak yang menyerahkan dan pihak/lembaga yang menerima. Tentu, melalui proses pasif dan aktif (pelaporan atau OTT), ada barang bukti aliran dana, ada saksi, dan peradilan. Sudah ada contoh keputusan pidananya dalam kasus pencucian uang dari illegal logging sebuah korporasi baru-baru ini di Riau.

Peringatan kritis senada dalam perspektif ekonomi politik pernah mengemuka sebelum Pilgub Lampung tiga tahun lalu lewat artikel “Cagub Boneka dan Bahaya Ekonomi Informal” yang ditulis dosen Syarief Makhya (Lampung Post, 17 Maret 2014). 

Saya melihat korporasi atau cukong di Lampung kerap jadi sorotan kritis saat momen pilkada dan pilpres. Terutama menyorot para cukong afiliasi sembilan naga yang mengantongi HGU perkebunan. 

Mengapa? Karena ulah mereka yang sejak 1990 hingga hari ini jemawa membuat cantolan dan boneka politik yang turut melanggengkan kesengsaraan rakyat lokal (indigenous people) dan daerah. Mulai dari kasus cukong menyerobot tanah adat, penolakan perkebunan HGU dilintasi jaringan listrik PLN dari arah Sumatera Selatan ke Lampung sehingga byar pet listrik tetap menimpa dua per tiga warga Lampung, area perkebunan tebu mengisolasi permukiman penduduk sekitar kebun (isolasi jalan, listrik dan isolasi program sertifikasi lahan penduduk), manipulasi penerima CSR, menggusur sebagian makam tua penduduk sebelum akhirnya di enclave

Pemandangan pilu warga di Lampung, khususnya sebagian pribumi Tulang Bawang ini, seirama dengan kasus anyar reklamasi yang dilakukan cukong naga di teluk Jakarta yang di-back up oknum pejabat dan tidak bisa di akses oleh pers/publik. Cukong tetap eksis meski bonekanya mendekam di prodeo. Cukong membuat negara dalam negara, dan semua jadi tidak berdaya.

Perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan alam, secara teoretis, merupakan pemantik alami yang menumbuhkan barisan perlawanan ekstra-parlementer. Epistemic community di Lampung mulai tumbuh subur dan berkonsolidasi menebarkan penyadaran mirip seperti yang dilakukan aktivis Bambang Ekalaya dan Andi Arief di Lampung sebelum Reformasi Mei 1998.

Gerakan Penyadaran

Epistemic community bersama civil society di Lampung satu dasawarsa ini, saya amati, mulai saling mengingatkan semua elemen mesti cerdas dan kritis mendeteksi adanya balon kepala daerah yang didanai korporasi atau cukong hitam, karena implikasinya amat berbahaya kelak. Gerakan penyadaran semua elemen ala Paulo Freire, aktivis Amerika Latin ini, mulai terasa di ranah media sosial yang ramai diakses generasi milenial. 

Diingatkan bahwa kontestasi Pilgub Lampung tahun depan prosesnya bakal kembali jadi tidak menarik karena parpol, rakyat pemilik suara, penyelenggara, pengawas, media massa, cendekiawan, civil society, dan lembaga peradilan bakal terlelap sunyi dalam timbunan fulus dari modus pencucian uang (money laundry) pabrik gula. Bahaya nih.

Kepemimpinan yang muncul kelak malah menimbulkan masalah dan tidak lebih baik. Praktik ekonomi informal, swastanisasi aset, manipulasi luas lahan HGU, manipulasi pajak, manipulasi pembukuan CSR, upah buruh rendah, meminta keistimewaan perizinan dan keamanan secara sembunyi. 

Bahkan kasus di Kalimantan, kepala daerah boneka korporasi hitam (black corporation) yang membeli suara rakyat (vote buying), dalam laporan Walhi, telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, sehingga menyengsarakan kehidupan masyarakat. 

Secara politik, terjadi perubahan signifikan, awalnya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat (demokrasi) menjadi kedaulatan tertinggi di tangan rezim korporatokrasi. 
 
Keperkasaan Rezim Korporatokrasi

Rezim korporatokrasi dikenalkan pertama kali oleh John Perkins (2006), dalam bukunya yang  kontroversial, Confession of an Economic Hit Man. Perspektif ini belakangan begitu kuat diyakini Prof. Amien Rais untuk melihat dan menjelaskan sosok pemimpin di Nusantara yang banyak dikendalikan kekuatan gelap kapitalisme global yang sebenarnya mirip pengulangan sejarah kehadiran VOC Belanda. Bahaya korporatokrasi hitam diteriakkan lantang mantan Ketua MPR ini dalam buku Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia! (PPSK Press, 2008).

Keperkasaan cukong, yang memelihara dan dipelihara oleh elite berkuasa di Nusantara, sebenarnya sudah diingatkan pula sejak lama oleh Prof. Mohtar Mas’oed. Dalam disertasinya di Ohio State University yang dibukukan (LP3ES, 1989) berjudul Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Mas’oed menyebutnya sebagai bagian bentuk State-Corporatism.

Menguatnya cukong yang menguasai dan merekayasa pemerintahan di tingkat lokal pasca-Soeharto, kini mulai menjadi perhatian para peneliti politik. Peneliti LIPI Syarif Hidayat, misalnya, lebih suka menyebut rezim korporatokrasi itu sebagai bentuk Shadow State (negara bayangan) ala William Reno (1995). 

Shadow State, menurut Syarif, telah bekerja “sempurna” di Banten dalam “menyukseskan” Pilgub. Pasca-Pilgub, korporatokrasi lokal mampu mengendalikan kebijakan, mengambil jatah proyek, menekan buruh, UMR tetap rendah, mengisap SDA, mendapatkan jaminan keamanan, dan kemudahan layanan birokrasi (Lihat: Syarif Hidayat, ”Shadow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken [ed.], 2007, hal. 267-303). 

Korporatokrasi bukanlah aktor tunggal, melainkan sebuah sistem yang didukung banyak pihak yang bekerja sama dengan prinsip sesama elite harus saling melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara. 

Dalam aras global, korporatokrasi dimaknai mesin kekuasaan yang bertujuan mengontrol ekonomi dan politik global yang ditopang tujuh unsur. Korporasi besar sebagai dirigen didukung kekuatan perbankan dan lembaga keuangan internasional, kekuatan militer, media massa, kaum intelektual terkooptasi, dan terakhir elite nasional bermental inlander, komprador, dan pelayan (Amien Rais, 2008). 

Korporatisme Hantui Lampung
Sedangkan dalam aras lokal (provinsi), strukturnya hampir sama bahkan lebih kompleks. Cukong hitam yang berupaya melanggengkan kekuasaan ekonomi-politik di wilayahnya juga ditopang oknum militer, oknum penegak hukum (pengacara/polisi/jaksa/hakim), birokrat, parpol, media massa, preman (local strongman), LSM, intelektual tukang, dan balon kepala daerah yang bersedia menerima investasi dengan syarat mengembalikan “modal plus bunga”, mesti patuh, dan siap melayani rezim cukong yang kerap diwakili ibunda ratu bermata sipit.

Bukankah balon-balon itu (petahana, pensiunan, mantan pejabat, dan pasangannya) sudah memiliki tabungan dan modal, jadi tidak perlu bantuan korporat? Harusnya demikian. Namun siapa yang mau “berjudi” dengan dana sendiri dalam pilkada yang diikuti banyak pasangan dan cuma satu putaran. Dana cukong hitam malah dianggap alternatif untuk ikut menanggung berbagai risiko. 

Pasangan yang belum mendapat sentuhan korporat kurang meriah. Beda dengan mereka yang mendapat belaian cukong dan merasa bakal muncul dan menang. Tim sukses (cheerleaders) siap menghiasi beratus kendaraannya, atribut kampanye di mana-mana, tampil di koran/televisi sanggup beriklan (bukan sekadar berita gratis), dan datang ke kantong massa bak sinterklas. 

Wajar bila kemudian cukong hitam menuntut balik bersandar pada hukum ekonomi. Dengan modal kecil, upayakan untung besar. Mengeluarkan modal besar, pastikan keuntungan lebih besar lagi. No Lunch Free. Bagaimana soal etika, moral, halal, atau haram? Bagi mereka dan anteknya, itu prioritas nomor tiga belas. Mereka bergerak licin di awal bak belut sehingga sulit dijerat Bawaslu meski paham ada bau anyir mahar politik dan money politic. Awasi tahapan selanjutnya! Bila perlu, gandeng KPK. 

Celaka dan sialnya nasib bangsa ini, cagub boneka kalah pun cukong tetap di atas angin atau untung. Lihat kasus dilanjutkannya pulau reklamasi yang tak tersentuh aparat yang berlokasi persis di depan hidung Istana. Oleh karena itu, mari kita warga Lampung ikhtiar seraya berdoa dan mohon perlindungan Tuhan dari godaan balon boneka dan cukong-cukong yang terkutuk. Amin. Tabik pun.

Tags:

Pilgub Lampung 2018Boneka PilgubOpini

loading...