logo rilis
Boediono Tak Tersangka, Pakar Hukum: KPK Harus Dievaluasi
Kontributor
Tari Oktaviani
15 April 2018, 19:03 WIB
Boediono Tak Tersangka, Pakar Hukum: KPK Harus Dievaluasi
Mantan Wapres Boediono. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dievaluasi apabila tidak kunjung menetapkan Boediono cs. sebagai tersangka baru dalam kasus Bak Century. Ia pun memandang putusan praperadilan di PN Jaksel juga sebagai kritikan tajam ke lembaga antirasuah itu.

"Makanya KPK perlu dievaluasi juga. Jadi harus berdasarkan prinsip penegakan hukum. Kalau sudah dinyatakan dua orang atau lebih maka harus diadili secara bersama-sama dan putusan praperadila ini jadi evaluasi tajam oleh pengadilan untuk KPK," katanya kepada rilis.id, Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Tak hanya itu saja, ia memandang penyidik yang menangani kasus Century itu juga bisa diuji keabsahannya dalam menangani kasus. Hal ini pun dipandangnya sah di mata hukum lantaran adanya prinsip a contrario.

Argumentum a contrario yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. 

"Disini a contrario kalau penetapan tersangka itu bisa diuji keabsahannya maka pertanyaannya, penyidik yang tidak menetapkan tersangka itu bisa diuji keabsahannya. Itu istilahnya ditafsirkan a contrario. Kalau orang yang tidak ditetapkan sebagai tersangka pun bisa diuji," ungkapnya.

Dengan begitu, Muzakir mengatakan, KPK harus tunduk pada amar putusan itu. Selain itu KPK diimbaunya segera menjelaskan kepada publik alasan tidak ditetapkannya pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Harus dipublikasika itu kenapa tidak putuskan segera  sebagai tersangka sementara yang lain sudah dihukum. Supaya publik bisa menguji lagi kalau KPK memutuskan tidak bisa jadikan tersangka. Maka diuji lagi keputusan itu sah atau tidak," tegasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus dugaan korupsi dana talangan/bailout Bank Century‎.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya akan menyerahkan salinan putusan praperadilan dari PN Jaksel kepada KPK secepatnya. Ia pun berharap agar KPK segera menuntaskan kasus ini dengan menetapkan tersangka baru.

"Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korupsi Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan tersangka baru dalam kasus Century," jelas Boyamin di Jakarta.

Dalam kasus ini setelah terdakwa Budi Mulya divonis bersalah sejak dua tahun lalu dalam perkara Century, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka baru. MAKI kemudian mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK terkait kasus Century hingga tiga kali agar KPK menetapkan tersangka baru.

Perkara ini memang kerap menyeret beberapa nama pejabat penting negara kala itu. Seperti pernah disebut dalam dakwaan Budi Mulya, mereka di antaranya ‎Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Goeltom dan Raden Pardede.

Editor: Yayat R Cipasang


500
komentar (0)