Home » Bisnis

BKP: Upaya Pemerintah Kendalikan Harga Pangan Tunjukkan Keberhasilan

print this page Selasa, 14/11/2017 | 18:27

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi. FOTO: RILIS.ID/Fatah H Sidiq

RILIS.ID, Makassar— Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, menyatakan, berbagai upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan pada tiga tahun terakhir menunjukkan keberhasilan. Salah satu indikatornya, menurunnya pengaruh komponen bahan pangan terhadap inflasi.

"Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu, serta pada tingkat harga yang wajar, untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat," ujarnya sela "Sosialisasi Permendag Nomor 57 Tahun 2017 dan Permentan Nomor 31 Tahun 2017" di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (14/11/2017).

Agung menerangkan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas dan harga pangan, karena diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pada regulasi itu, pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis.

Dia lantas mencontohkan dengan beras. Sebagai komoditas pokok di Indonesia, beras kedudukan penting secara ekonomi maupun sosial. Sehingga, kala harganya berfluktuasi, akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.

"Kenaikan harga beras di Indonesia bukan disebabkan rendahnya produksi pertanian," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi tata niaga. Soalnya, harga tak kunjung menurun, meski produksi melampaui kebutuhan.

Padahal, pemerintah berupaya mewujudkan tata niaga beras berkeadilan melalui regulasi yang dibentuk. Yakni, Permendag 57/2017 dan Permentan 31/2017.

Pengaturan harga eceran tertinggi (HET) melalui Permendag 57/2017, mempertimbangkan struktur biaya wajar, baik produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku, serta ongkos lainnya.  Besaran HET harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran.

Dalam peraturan ini, tambah Agung, pelaku usaha wajib mencantumkan label medium/premium dan HET pada kemasan. Bila melanggar, dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha, setelah  diberikan peringatan tertulis.

Adapun besaran HET beras per kilogram pada tiap wilayah adalah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi medium Rp9.450 dan premium Rp12.800. Lalu, Sumatera lainnya dan Kalimantan medium Rp9.950 dan premium Rp13.300,

Selanjutnya, NTT medium Rp9.500 dan premium Rp13.300 serta Maluku dan Papua medium Rp10.250 dan premium Rp13.600. Dengan terbitnya aturan tersebut, maka ketentuan harga acuan pembelian dan penjualan beras pada Permendag 27/2017 dicabut dan tak berlaku. 

Agung juga menjelaskan, penerbitan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras bertujuan untuk melindungi konsumen serta menjadi dasar pelaksanaan pengawasan kualitas dan harga beras. Di dalamnya, ada dua kelas mutu, medium dan premium.

Ketentuan harga jual yang berlaku bagi kedua jenis tersebut mengikuti Permendag 57/2017. "Di luar kedua kelas mutu tersebut, terdapat jenis beras khusus, yaitu beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan," bebernya.

Beras khusus lain dengan persyaratan ialah beras kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian, serta beras tertentu yang tak dapat diproduksi di dalam negeri

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Pertanian, perwakilan dari Kemendag, Kadivere Bulog Sulsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, Dinas Ketahanan kabupaten/kota se-Sulsel, Ketua DPD Perpadi dan peserta pelaku perberasan.

Penulis Fatah H Sidiq
Editor Eroby JF

Tags:

KementanKementerian PertanianPermendag Nomor 57 Tahun 2017 Permentan Nomor 31 Tahun 2017Hortikultura

loading...