logo rilis
BK DPR Terima Konsolidasi DPRD Banyuwangi Bahas Raperda Terkait RUU Minol
Kontributor
Nailin In Saroh
15 Mei 2019, 00:02 WIB
BK DPR Terima Konsolidasi DPRD Banyuwangi Bahas Raperda Terkait RUU Minol
Ilustrasi Minuman Beralkohol, RILIS.ID: ILUSTRASI/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Rudi Rochmansyah menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Banyuwangi. Konsultasi tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya terkait kadar dan klasifikasi presentase minuman beralkohol yang diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

“Kesimpulan sementara pembahasan Panitia Kerja (Panja) sampai dengan tanggal 30 Januari 2017, kadar minuman beralkohol dibagi menjadi empat golongan. Mulai dari golongan A yang merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sampai dengan 5 persen, golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen, golongan C dengan kadar etanol lebih dari 20 persen, dan golongan D dengan kadar etanol lebih dari 55 persen," jelas Rudi di Ruang Rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5/2019). 

Dalam pertemuan tersebut Rudi seraya menekankan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, di dalam pembentukan Raperda dalam rangka membuat Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti yang diketahui RUU Minol saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI.

“Untuk itu terkait kadar presentase yang masuk batas standarisasi yang nantinya dinormakan dalam sebuah peraturan, kami belum tahu pasti apakah nantinya perlu merajuk pada peraturan pemerintah atau aturan dari Kementerian Kesehatan. Yang jelas dalam RUU Minol akan disusun beberapa hal yang terakit dengan kadar Minol yang dibagi menjadi empat golongan tersebut," tutur Rudi.

Pada kesempatan yang sama, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya BK DPR RI Ricko Wahyudi menambahkan, di dalam pembahasan RUU Minol, pemerintah dan DPR RI belum menyepakati substansi dari judul. Sehingga pada saat ini, Panja Minol belum ada payung hukum yang setingkat dengan Undang-Undang, dan masih pada tingkat peraturan teknis yakni peraturan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. 

“Namun ada beberapa item yang sudah disepakati tapi masih pada kesepakatan yang sifatnya internal dan belum diundangkan. Maka dari itu, dalam pembentukan UU di dalam draf RUU Larangan Minol, mengacu pada peraturan Menperin dan Mendag yang sudah disepakati. Jadi, baik dari regulasi yang terdapat pada Menperin dan Mendag dan draf RUU yang sudah disepakati, sama tidak ada perubahan," ungkapnya.

Sebelumnya pada pertemuan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi Sugirah memandang, terkait dengan minuman beralkohol masih banyak yang belum diatur di luar dari golongan A,B,C dan D. Salah satunya adalah maraknya peredaran minuman alkohol olahan atau oplosan yang keberadaanya sangat membahayakan kelangsungan hidup khususnya terhadap generasi muda.

"Kalau ini tidak diatur di kemudian hari, tentu ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita. Oleh karena itu masukan kami kepada DPR agar terkait oplosan ini bisa diatur di dalam RUU, sehingga di kemudian hari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengedarkan minuman oplosan tersebut bisa mendapat sanksi yang berat sampai menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi," harapnya.

 

Sumber: dpr.go.id




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID