logo rilis
BI Keluarkan Maklumat Larangan Bitcoin
Kontributor
Intan Nirmala Sari
13 Januari 2018, 15:29 WIB
BI Keluarkan Maklumat Larangan Bitcoin
FOTO: RILIS.ID/ Intan Nirmala Sari

RILIS.ID, Jakarta— Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa virtual currency, termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk itu, penggunaannya pun dilarang di Indonesia, terutama sebagai alat pembayaran. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI, wajib menggunakan Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Pemilikan virtual currency dinilai BI sangat berisiko dan sarat akan spekulasi, karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak memiliki administrator resmi, tidak ada underlying asset yang mendasari harga virtual currency.

Selain itu, nilai perdagangannya sangat fluktuatif, sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. 

"Oleh karena itu, kami memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," jelasnya.

Bank Sentral juga menegaskan dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Hal tersebut, diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017? tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.


#Bitcoin
#Bank Indonesia
#Larangan Bircoin
#Agusman
#DKom BI
500
komentar (0)