M. Deden Ridwan

Pegiat konten & analis sosial budaya, CEO Reborn Media Inisiatif

Bermartabat (3)

Selasa, 17/10/2017 | 18:06

BERALIH ke era Reformasi. Kemerdekaan individu kembali menyeruak. Kesadaran bahwa individu memiliki hak, martabat, dan berkesempatan menjadi pemimpin negeri sedemikian kuat disuarakan publik. Pun dengan mekanisme check and balance. Sayangnya, mekanisme check-nya jauh lebih bergairah dibandingkan dengan balance-nya. Akibatnya, ada kecenderungan untuk menaruh ketidakpercayaan kepada pemerintah. Termasuk kepada pemerintah dari hasil pemilihan langsung. Gangguan politik ini juga menjadikan kesadaran mengenai pembangunan menuju Indonesia yang bermartabat sering terlupakan.

Indonesia kini banjir demokrasi. Kebebasan dirayakan secara meluap-luap di ruang publik. Atas dasar itu pula, Indonesia acap kali disebut-sebut sebagai “the world’s third-largest democracy”. Harus diakui memang ada momentum untuk berbangga karena mata dunia sedang menatap Indonesia. Kita menjadi kiblat baru demokrasi dunia. Sejumlah harapan otomatis tertuju pada kita. Tapi sayangnya, hal itu belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelbagai lapisan masyarakat dan para penguasa. Akibatnya, “martabat” demokrasi kita tetap rendah.

Ya, mekanisme demokrasi baru sebatas mampu memberikan ruang bebas untuk berwacana di kehidupan sosial yang dipenuhi oleh hujatan, cacian, dan keluhan. Energi negatifnya jauh lebih dominan dibandingkan dengan energi positif. Tentu ini sebuah keadaan yang merugikan. Amatlah tidak mungkin membangun sebuah kepribadian yang luhur tanpa didasari oleh kesadaran mengenai kondisi aman, nyaman, dan rasa syukur.

Ikon terbesar dan termulia—seperti akan diuraikan nanti—yang dimiliki Indonesia sebenarnya adalah Pancasila. Sebuah rumusan dan pandangan kehidupan yang cukup sempurna untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bermartabat. Sayangnya, gerakan mengaitkan Pancasila dengan kehidupan demokrasi, keadilan ekonomi, dan kearifan dalam mengemban amanah pembangunan selama ini terasa tersendat. Pembangunan politik nyaris melepaskan diri dari fatsoen. Pun ketidakadilan tetap menganga. 

Pembangunan ekonomi, nyaris melupakan cita pemerataan kesejahteraan. Dan, kehidupan sosial nyaris membuang jauh-jauh kenyataan pluralisme. Demokratisasi Indonesia baru berhasil mengukuhkan keunggulan individu. Sayangnya, tidak dibarengi secara seimbang dan sistematis mengenai pelembagaan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan saling menjaga keutuhan, dan kehormatan bangsa ini.

Ikon lain—terutama jika menyimak pemimpin-pemimpin sebelumnya—yang nyaris hilang juga adalah kehadiran kepemimpinan yang berkualitas. Mekanisme demokrasi baru menghasilkan kepemimpinan yang cenderung transaksional, bukan kepemimpinan dengan jiwa transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah pemimpin yang berada di barisan terdepan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sekadar berwacana, tetapi juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata.

Sejarah Indonesia juga menuntut kehadiran pemimpin yang bersih dan berani membersihkan. Mekanisme demokrasi dalam pemilihan pemimpin dan penggawa negeri belakangan terasa tersandera. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari kontrak-kontrak politik-ekonomi dengan pihak-pihak pendukung ketika kompetisi pemilihan langsung diselenggarakan. Akhirnya, banyak kejadian pemimpin hasil pemilihan langsung ini kurang berani mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, demi menegakkan martabat bangsa Indonesia.

Mekanisme demokrasi juga belum menghasilkan kepemimpinan negeri ini yang memiliki sikap berani, berintegritas, serta memiliki sikap nasionalisme yang benar-benar tegas. Belum menghasilkan kepemimpinan yang mencerminkan sebagai sebuah bangsa yang sepenuhnya berdaulat. Seorang pemimpin yang berani menegaskan kedaulatan negara dari campur tangan asing yang hendak menjajah Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Pemimpin yang berani melindungi hak-hak rakyat, melindungi aset-aset negara dari upaya penjarahan pihak asing, baik penjarahan secara legal melalui perjanjian dan traktat internasional, maupun penjarahan ilegal.

Demikian pula dengan kelahiran seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan berjiwa kenegarawanan.Tidak bisa dimungkiri bahwa pemimpin yang kini dihasilkan adalah pemimpin yang agak sulit melepaskan kepentingan kelompok, golongan, dan partainya. Belum sampai pada kinerja kepemimpinan yang benar-benar menyejahterakan warga bangsa dan membawa mereka menuju kemakmuran.

Padahal, kunci kemartabatan sebuah bangsa, sebagaimana ditunjukkan sejarah bangsa-bangsa, terletak pada kualitas kepemimpinan. Yakni seorang pemimpin yang jujur, konsisten, tertib, dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat rakyat. Dengan kepemimpinan demikian, baru Indonesia akan segera kembali belajar menjadi bangsa yang benar, bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Bangsa yang memiliki kemandirian secara ekonomi; bangsa yang arif mengelola kekayaan sumber daya alamnya; bangsa yang maju dalam bidang sains; bangsa yang memiliki kekuatan militer yang disegani; serta bangsa dengan kehidupan sosial-politik yang menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain mengenai keindahan keragaman dan kedamaian. (Bersambung)