Home » Inspirasi » Opini

Beringin di Simpang Istana

print this page Jumat, 11/8/2017 | 09:27

Oleh Nanang Suryana
Peneliti Muda Pusat Studi Politik dan Keamanan UNPAD

MEMASUKI musim gugur, daun-daun berjatuhan seiring meranggasnya pohon sebagai respons terhadap perubahan iklim dan cuaca. Peluruhan yang terjadi sejatinya adalah mekanisme pertahanan alamiah jaringan di dalam pohon, guna menstabilkan alur distribusi makanan.

Tak jauh berbeda dengan Partai Golkar. Partai politik yang sudah banyak makan asam garam ini, saat ini, kembali dihadapkan pada situasi kritis, di mana titik keseimbangan internal partai seolah memasuki perubahan musim yang memaksa jaringan di dalamnya untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan cuaca politik yang melatarinya.

Pasca momentum rekonsiliasi politik melalui Munaslub tahun 2016, partai berlambang beringin ini kembali terancam masuk kembali dalam pusaran konflik internal. Sebabnya, setelah Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul berbagai tuntutan untuk mengganti Setnov sebagai ketua umum. Gagasan ini disuarakan dan diklaim demi menyelamatkan marwah partai dan peluang elektoral menghadapi rangkaian pemilihan umum tahun mendatang.

Gelombang interupsi agar Setnov mengundurkan diri dimotori oleh Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Kini, tuntutan dan aspirasi tersebut semakin eskalatif dengan munculnya beragam pernyataan dari anggota lainnya yang menyuarakan aspirasi serupa.

Dengan mendasarkan pada argumentasi melemahnya tingkat elektabilitas partai di tengah masyarakat, kelompok yang menuntut pergantian Setnov sebagai ketua umum sejatinya menyiratkan pesan politik yang penting bagi Istana.

Komitmen Golkar untuk mengusung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti, secara politik, tentu memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, sebagai pilar pendukung pemerintah, stabilitas internal partai sudah barang tentu menjadi harapan bagi pemerintah. Kondisi gaduh di internal berakibat pada kemungkinan lahirnya sikap yang tidak solid menyangkut beberapa agenda strategis pemerintah.

Karena itu, sebenarnya, secara politik, Presiden memiliki “kewajiban” untuk turut menertibkan kembali situasi internal Partai Golkar, demi berjalan mulusnya berbagai agenda politik pemerintah.

Kedua, bagi Presiden Joko Widodo, kondisi gaduh di internal Golkar bisa berakibat pada menurunnya raihan suara yang didapat Golkar dalam rangkaian pemilihan kepala daerah serentak tahun mendatang. Kondisi ini tentu harus segera disikapi secara serius guna mempersiapkan mesin politik dalam menghadapi Pilpres 2019. Dengan kata lain, semakin banyak kemenangan di pilkada serentak, infrastruktur politik yang dibangun pun akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya.

Membiarkan kegaduhan terus berlangsung hanya akan membuang energi secara percuma. Maka itu, sesuai dengan mekanisme organisasi, sebuah keputusan politik strategis harus segera diambil secara cepat dan tepat oleh Gokar. Di tengah berbagai agenda mendesak, citra Golkar di tengah publik sedang dipertaruhkan. Khususnya, sejauh mana Golkar sebagai partai pendukung pemerintah memiliki komitmen pada agenda pemberantasan korupsi.

Secara politik, isu korupsi terbukti menjadi isu yang efektif guna mendelegitimasi marwah institusi maupun aktor politik. Terlebih di tahun-tahun politik, membiarkan isu korupsi di dalam tubuh partai besar kemungkinan akan menjadi bumerang dan sejata politik rival, yang pada akhirnya akan menyandera partai itu sendiri. Sehingga, memberi keputusan yang clear dan cepat pada posisi ketua umum hari ini adalah sebuah jalan keluar yang tepat bagi Golkar.

Sebagai sebuah komunikasi politik, kebijakan mengganti ketua umum dengan mendasarkan pada penghormatan partai dalam agenda akbar pemberantasan korupsi merupakan sebuah pesan penting guna mengembalikan kepercayaan publik. Dan tentu, hal ini harus direspons dengan kebesaran hati oleh pihak-pihak yang bersangkutan guna melihat agenda yang jauh lebih penting terkait dengan eksistensi partai dalam gelanggang demokrasi elektoral.

Di lain pihak, Istana harus secara intensif membangun sebuah format penyelesaian politik yang elegan. Sebagai partai dengan basis pemilih yang besar dan signifikan, mengamankan Golkar sama artinya dengan mengamankan peluang untuk kembali menang.

Golkar harus dikembalikan ke depan muka Istana. Membiarkan Golkar dalam keadaan gaduh di persimpangan hanya akan menyisakan sebuah musim dengan guguran daun yang kian hari kian tak terkendali. Dalam politik, Istana dapat menjadi katalisator guna mempercepat pergantian musim. Pertaruhan bagi Golkar sama artinya dengan pertaruhan kekuasaan bagi Istana. 

Tags:

Partai GolkarSetya NovantoSetnovKasus e-KTPOpini

loading...