logo rilis
Berikut 2 Kesimpulan Anas Ajukan PK
Kontributor
Tari Oktaviani
12 Juli 2018, 19:50 WIB
Berikut 2 Kesimpulan Anas Ajukan PK
Anas Urbaningrum saat mengajukan Peninjauan Kembali. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Terpidana kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum menyebutkan ada dua hal yamg menjadi kesimpulannya dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Ia merasa putusan hakim kepadanya dalam kasus Hambalang dinilai tidak adil.

Menurutnya, putusan tidak sesuai dengan fakta, bukti, dan logika. "Ada dua hal yang mendasari kami ajukan permohonan PK. Pertama, adanya bukti baru atau keadaan baru," kata Anas saat membacakan kesimpulan permohonan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Selain itu Anas juga mengaku memiliki sejumlah bukti yang didapat dari Yulianis, Teguh Bagus Muhammad Noor, dan Marisi Matondang. Ia mengatakan, keterangan ketiganya ditemukan bukti baru yang sangat kuat, valid, dan solid untuk dijadikan dasar koreksi putusan hukum sebelumnya.

Di kesimpulan kedua, Anas melihat ada kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dari putusan sebelumnya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, hal tersebut sangat kuat dasar argumentasinya untuk dijadikan sebagai dasar bagi koreksi putusan agar putusan menyangkut perkara yang didakwakan bisa kembali ke jalan hukum dan keadilan.

"Oleh karena itu, inti dari permohonan PK kami adalah kami ingin agar mengabulkan permohonan PK dari pemohon PK, membatalkan putusan MA no.1261.K/pidsus/2015 tertanggal 8 juni 2015, mengadili kembali, membebaskan pemohon dari segala dakwaan jaksa," ungkap Anas.

Selanjutnya, Jaksa KPK akan memberikan tanggapan dalam kurun waktu dua minggu. Hakim pun mengutus sidang selanjutnya digelar pada tanggal 26 Juli 2018.

"Tanggapan diberi waktu dua minggu, Kamis tanggal 26 itu mengakhiri persidangan kita, majelis akan membuat pendapat dan akan dikirim ke MA, besok tentang juga berita acara sidang, ‎produk pendapat hakim sikap hanya untuk kami internal," tegas majelis hakim.

Diketahui Anas divonis delapan tahun penjara Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261 juta.

Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

Anas kembali melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU.

Editor: Sukardjito


komentar (0)