logo rilis
Beri Kesempatan Penyelenggara Pemilu Bernafas
Kontributor

15 Maret 2018, 14:39 WIB
Beri Kesempatan Penyelenggara Pemilu Bernafas

Oleh Muhammad Aqiel
PPK-KPU Kota Bandarlampung dan Aktivis Pers Mahasiswa Universitas Lampung

Penyelenggara yang amanah dan Pasangan calon yang jujur menjadi tolak ukur terlaksananya pemilihan umum yang berlansung proporsional, akuntabel, jujur, dan adil sesuai UU No.7 tahun 2017.

Di saat masa kampanye yang sedang berlansung, publik masih belum lupa pelbagai kasus pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) lampung 2014 kemarin terkait adanya dukungan dana dari Sugar Group Company. Namun hingga detik ini masih belum diketahui secara eksplisit siapa dalang dibalik pensuplaian sembako yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Bawaslu hanya mampu menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Belum sampai disitu, marwah penyelenggara Pemilu kembali dicedrai-oleh para perusak demokrasi.

Sebagai misal, akhir-akhir ini, Komisioner Panwaslu dan KPU Garut terjaring OTT pada tanggal 26 Februari 2018 silam. Ini menunjukkan penyelenggara pemilu yang berintergritas belum terwujud maksimal. Hal ini juga bisa berdampak pada stigma masyarakat yang sewaktu-waktu tumbuh beranggapan bahwa selama ini kinerja pengawas pemilihan umum hanya menghambur-hamburkan miliyaran rupiah-setelahnya masyarakat bisa saja lebih percaya “Satgas Anti Politik Uang” daripada penyelenggara Pemilu.

Sebagai contoh, Kecurangan paling vital biasanya terjadi pada tahap penyebaran undangan dan proses perhitungan suara. Oleh karena itu langkah-langkah progesif mulai diaplikasikan melalui fungsi regulatif, terutama diawali pengurangan masa jabatan dan pengurangan keanggotaan dari kepanjangan tangan KPU seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh individu yang berpengalaman.

Namun begitu, penulis berpandangan masih ada kelemahan dalam langkah tersebut, karena kondisi di lapangan menujukkan kolusi transaksional yang melibatkan orang lain untuk melakukan kecurangan bisa saja terjadi namun dengan wujud Klandestin; Artinya “orang lain yang bukan penyelenggara” yang akan melobi tim pemenangan dibalik layar. Pada akhirnya, lagi-lagi Komisi Pemilihan Umum akan selalu disalahkan dan terus dikambing-hitamkan pada saat pengunguman hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Segenap pihak harus kembali reflektif agar kesalahan yang terjadi tak lagi terulang, bila tidak dibenahi secepat mungkin; marwah para penyelenggara yang menjadi taruhannya. Sampai detik ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merilis data bahwa selama periode Januari hingga Februari 2018 sudah memeriksa sebanyak 76 kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan unsur penyelenggara pemilihan umum.

Dari jumlah itu, telah dilakukan tindakan berupa 37 peringatan keras, 27 orang diperingatkan, 3 diberhentikan sementara, 11 diberhentikan tetap, 3 orang diberhentikan jabatannya sebagai ketua serta 76 orang direhabilitasi. Dari 61,2 persen oknum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagian besar berupa pelanggaran profesionalisme, bekerja tidak sesuai prosedur, tidak cermat, tidak teliti, dan lain-lain.

Sebaik apapun regulasi bila terdapat segelintir oknum di tubuh penyelenggara pemilu hanya akan menjadi benalu bagi demokrasi di negeri ini. Selain beban moral yang diemban oleh pasangan calon, penyelenggara pemilu-pun memegang tanggung jawab yang cukup besar.

Tidak seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019, Pilgub Lampung 2018 menjadi pesta di rumah sendiri, kita akan melihat pelbagai sengketa, konflik di masyarakat hingga perpecahan semu. KPU Provinsi/kota bisa dikatakan menjadi kunci penentu keberhasilan Pemilu yang akan menentukan nasib Provinsi Lampung ke depan.

Butuh ketundukan terhadap hukum kepada mereka yang disebut penyelenggara terutama pada UU No. Tahun 2017. Lalu ketertundukan terhadap beban moral yang ditanggung, dan budaya malu terhadap masyarakat. Namun demikian langkah terakhir  akan sulit diaplikasikan bila sebagian besar masyarakat belum “melek Politik” seperti yang terjadi di pendesaan; masyarakat akan lebih mudah menerima sembako dari pasangan calon daripada masyarakat perkotaan, meski di perkotaan masih marak terjadi praktik “politik uang”.

Hal ini yang sering dilewatkan penyelenggara Pemilu untuk mensosialisasikan Pemilu yang berasas “Luberjurdil” secara masif di masyarakat. Langkah sosialisasi yang merupakan acuan paling dasar bisa mewujudkan masyarakat yang tanggap, responsif, dan memiliki marwah tersendiri. Masyarakat akan sigap menolak berbagai tindak politik uang yang dianggap merendahkan harkat martabat manusia-tentu ini sejalan dengan falsafah hidup orang lampung yakni Piil Pesinggiri.

Namun bila menilik lebih dalam, langkah tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan peran media yang profesional untuk mengkampanyekan Pemilu yang ideal sebagaimana menurut UUD 1945, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Dengan begitu akan lebih mudah masyarakat mengerti kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa-masa kampanye seperti sekarang ini.

Menanti Aksi Bawaslu

Setelah afektifitas masyarakat terwujud, kita harus memastikan peran Bawaslu/Panwas benar-benar bisa dibuktikan. Keluarnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih menyempurnakan peran Bawaslu dalam hal kewenangan khususnya ajudikasi pemilu, yang terkoneksi kuat dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang direvisi kembali menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada.

Peran Bawaslu amatlah sentral dalam pelaksanaan pemilu-Bawaslu berwenang mengawasi jalannya pemilu, menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran, dan memiliki otoritas yang kuat untuk menyelesaikan konflik sengketa-terlebih pada saat pengunguman hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Sentris-kelembagaan antara KPU dan Bawaslu tidak perlu dijadikan hambatan, meski kita melihat pada pra-pemilu legislatif 2019 nyatanya peran Bawaslu terlihat lebih kuat daripada KPU namun bukan berarti kedudukan mereka tidak lagi sejajar, kedudukan mereka masih sejajar seperti termuat dalam UU No.7 Tahun 2017.

Namun yang pasti, penyelenggara Pemilu harus di isi oleh orang-orang yang berintegritas, jujur, dan profesional. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan proses rekrutmen yang terbuka, dan selektif pada aspek integritas calon penyelenggara.

Lalu pada taraf selanjutnya kita jangan lagi terjerembab apalagi mundur ke belakang menjadi generasi-generasi yang tidak jujur, karena saya yakin Demokrasi di negeri ini akan lebih banyak menghasilkan orang-orang sekaliber Muhammad Natsir, Tan Malaka, Amien Rais, dan seterusnya bilamana kita berpegang teguh pada kejujuran dan keadaban yang telah di tata oleh generasi terdahulu pasca kemerdekaan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID