logo rilis
Beredar Draf Penjelasan Kemendagri atas Pengangkatan Pj Gubernur Jabar
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
20 Juni 2018, 11:05 WIB
Beredar Draf Penjelasan Kemendagri atas Pengangkatan Pj Gubernur Jabar
Draf Pointer dan Penjelasan Kemendagri atas pengangkatan Pj Gubernur Jabar. FOTO: RILIS.ID/AM Ikhbal.

RILIS.ID, Jakarta— Sorotan terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dari perwira tinggi aktif Polri, Komjen Pol Mochamad Iriawan, kian meluas.

Bahkan, sejumlah fraksi di DPR pengin mengajukan hak angket atas keputusan tersebut. Alasannya, Kemendagri telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Berikut rincian Kemendagri atas aturan tersebut, dan mengapa instansi ring satu pemerintahan ini berani mengambil sikap melantik Pj gubernur dari orang Polri.

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 13
Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 19
(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a.jabatan pimpinan tinggi utama;
b.jabatan pimpinan tinggi madya; dan   
c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 201
(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, 
diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Juni 2018, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Kategori jabatan pimpinan tinggi madya diurai dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diantaranya adalah sekretaris utama.

Penugasan anggota Kepolisian Negara pada jabatan di luar kepolisian diatur lebih lanjut dalam pasal 9 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2002 bahwa terdapat beberapa jabatan struktural tertentu.

Diantaranya pada instansi Lemhanas dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota Polri, tanpa dialihkan statusnya menjadi PNS. 

Pengaturan ini selaras dengan amanat pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU ASN, bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri yang dilaksanakan pada instansi pusat, sebagaimana diatur UU TNI dan Polri.

Status jabatan Komjen Pol Mochamad Iriawan, saat ini adala Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). 

Dengan demikian pengangkatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat bukan didasarkan pada keanggotaannya dalam Polri, tapi di dasarkan pada jabatan pimpinan tinggi madya yang sedang diembannya.

Dengan demikian secara prosedur, substansi, dan kewenangan dalam proses penetapan pengangkatannya, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu rekam jejak baik dari sisi integritas, kapasitas , dan komunikasi serta hubungan yang baik dengan seluruh kementerian/lembaga menjadi pertimbangan utama Pemerintah.

Sehingga, diharapkan lebih optimal dalam membangun sinergi antara para pihak (TNI, Polri, Pemda, Penyelenggara Pilkada, Forkompimda, Pers dan stakeholder lainnya) untuk mensukseskan pilgub dan penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat.

Kami mengajak semua pihak agar tidak perlu meragukan integritas dan profesionalitas  Mochamad Iriawan, dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Yakinlah bahwa beliau akan mampu menegakkan netralitas serta mengoptimalkan dukungan pemda dalam Pilkada 2018. 

Praktek dan kebijakan yang sama juga pernah dilakukan pada saat pengangkatan Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008 (Mayjen Setya Purwaka/Irjen Kominfo) dan pengangkatan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 2017 (Komjen Pol Carlo Tewu/Sahli Kemenko Polhukam). 

Sekali lagi, dukungan regulasi terkait pengangkatan Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai aturan.

Bila masih ada yang mempersoalkan hal ini, kami himbau agar membaca norma regulasi secara utuh dan tidak dibaca sepotong-sepotong.


komentar (0)