logo rilis
Berantas Korupsi dari Semua Lini, KPK Minta Dibuatkan UU Private Sector
Kontributor
Tari Oktaviani
23 April 2018, 13:41 WIB
Berantas Korupsi dari Semua Lini, KPK Minta Dibuatkan UU Private Sector
Ketua KPK Agus Rahardjo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, bertemu dengan Ketua The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli Zon dan anggota GOPAC, Nurhayati Ali Assegaf, untuk membahas pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tinjauan implementasi konvensi PBB Anti-Korupsi. 

Pertemuan yang digelar di Gedung DPR ini secara khusus membahas private sector atau pihak swasta, baik perorangan maupun korporasi yang belum diatur di UU tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pertemuan itu, Agus menyayangkan belum adanya UU private sector. Padahal, di dalam konvensi PBB antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), private sector sudah bisa diusut oleh KPK. 

"Dalam acara ini, Ketua KPK menyampaikan bahwa UNCAC sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 sayangnya gap masih banyak.  Hal yang perlu kita perhatikan adalah UU antikorupsi di private sector mengingat banyaknya korupsi yang dilakukan oleh private sector tersebut," kata Febri di Jakarta, Selasa (23/4/2018).

Febri menerangkan, di satu sisi pentingnya pemenuhan konvensi UNCAC bagi Indonesia.

Menurutnya, ini sebagai komitmen dalam meningkatkan citra bangsa dalam politik Internasional, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

"Pemenuhan rekomendasi UNCAC ini merupakan tugas kita bersama, terutama DPR dan Pemerintah. Beberapa rekomendasi UNCAC putaran I dan II adalah RUU perampasan aset, RUU KUHAP, Draft Revisi UU Tipikor, Draft Revisi UI Tipikor, Draft RUU Ekstradisi, Draft Revisi UU Bantuan Timbal Balik, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, serta RUU Pajak Penghasilan," paparnya.

Ia berharap, tindak lanjutnya adalah agar seluruh kementeruan lembaga terkait turut berkomitmen terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan ke Pemerintah Indonesia, dalam rangka menyelesaikan RUU yang sejalan dengan rekomendasi UNCAC. 

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)