logo rilis
Benarkah Tenaga Kerja Cina di Indonesia Merajalela?
Kontributor

27 April 2018, 13:54 WIB
Benarkah Tenaga Kerja Cina di Indonesia Merajalela?
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing asal Cina. FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Rasanya kurang puas lah dengan jawaban Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, soal Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kenapa? Karena, cuma sekadar membandingkan TKA di Indonesia dan TKI di luar negeri.

Pada Rabu, 24 April lalu, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Hanif bilang bahwa perpres tersebut enggak perlu dikhawatirkan. Karena, jumlah TKA di Indonesia itu sedikit. Berbeda dengan TKI di luar negeri.

"Semisal, di Hongkong saja ada 160 ribu orang," kata dia seperti dilansir Antara, kemarin.

Sedangkan, TKA Cina cuma sebanyak 24 ribu orang. Sedangkan data Kemenaker pada 2017 lalu, kata dia, secara keseluruhan, ada 85 ribu TKA yang bekerja di Indonesia dari berbagai negara. Jadi, siapa menyerbu siapa? Tanyanya.

Analoginya, jika ada 1.000 orang di sebuah ruangan, lalu hanya satu orang asing. Apakah bisa 999 orang terancam? Kembali Hanif melempar pertanyaan. 

Tapi, apakah isu serbuan TKA ini terjawab?

Nah, yang lebih ngeri lagi, hasil investigasi Ombudsman yang diumumkan kemarin. Kabarnya, mayoritas TKA di Indonesia, berasal dari Cina. Diakuinya juga data Kemenaker bahwa ada 85.947 TKA di Indonesia, dan 24.804 berasal dari Cina. Angkanya lebih mendominasi.

Melansir Republika, Investigasi tersebut dilakukan Ombudsman pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatra Utara dan Kepulauan Riau.

"Investasinya Tiongkok itu urutan ketiga, tapi TKA-nya urutan pertama," kata Komisioner Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja dan Kepegawaian Ombudsman, Laode Ida.

"Arus TKA Tiongkok begitu deras, tiap hari masuk ke negeri ini," tambah dia.

Bukan cuma itu, masalahnya bejibun. Ternyata  banyak dari mereka bukan tenaga ahli, melainkan sekadar buruh kasar saja. Bahkan, ada yang tidak sesuai dengan dengan bidang yang tercantum pada visa kerja dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Persoalan lainnya bahwa belum terintegrasinya data di kementerian dengan pemerintah daerah mengenai jumlah, persebaran dan alur keluar masuk TKA di Indonesia. 

"Instansi-instansi tidak sinkron datanya mengenai tenaga kerja asing ini," tuturnya.

Karena itulah, Komisi IX DPR RI meminta instansi pemerintah yang terkait untuk menyampaikan data tentang angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan untuk berbagai proyek investasi.

Sejumlah kementerian/lembaga terkait antara lain, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan, diminta juga data tentang orang asing yang melintas di Indonesia pada 2017, termasuk kegiatan tentang investasi dan ketenagakerjaan dari perwakilan RI di luar negeri. 

Serta, menyampaikan data daerah yang dipetakan membutuhkan Unit Pelaksaan Teknis Daerah. "Hal tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA berdasarkan investasi dan kebutuhan ketenagakerjaan," katanya.

Masalah TKA Cina di Indonesia memang punya catatan buruk. Masyarakat lokal telanjur kesal dengan keberadaan mereka. Mulai dari dianggap menguasai pasar, sampai cara dagangnya yang digadang-gadang mematikan pesaing lokal.

Belum lagi, saat gencar-gencarnya proyek infrastruktur pemerintah, banyak TKA Cina yang ketangkap basah, ilegal.

Pada Oktober 2017 lalu, sedikitnya 46 TKA ilegal asal Cina diamankan. Mereka bekerja di sejumlah perusahaan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu, di Desember kemarin, 13 TKA ilegal dari Cina ketangkap bekerja di konstruksi proyek pembangunan jalan tol Kabupaten Pekalongan.

Lalu, sudah banyak masalah begini, malah keluar Perpres Penggunaan TKA. Apakah akan membereskan semua?




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID