logo rilis
Belum 100 Hari, Sri Mulyani 'Kebelet' Tambah Utang
Kontributor
Nailin In Saroh
30 Oktober 2019, 12:45 WIB
Belum 100 Hari, Sri Mulyani 'Kebelet' Tambah Utang
menteri Keuangan Sri Mulyani, FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai sudah menampilkan kontroversi baru, dengan rencana penambahan utang. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masa jabatan 2019-2024 belum 100 hari kerja. 

Rencana menambah utang lagi itupun langsung disambut dikritik anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. Pasalnya, 'top up'utang itu bakal menambah beban negara.

Heri mengungkapkan, Menkeu akan menambah utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada para investor asing. Ini dilakukan dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang mengalami defisit dan kebutuhan negara yang membesar.

Menurut Heri, jalan pintas yang diambil Kementerian Keuangan dengan cara menerbitkan global bond, secara tidak langsung membuktikan bahwa tidak adanya perbaikan ekonomi selama lima tahun belakangan ini. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target dan penerimaan pajak yang selalu meleset. 

"Selama ini pemerintah tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas,” ujar Heri dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Padahal, lanjut Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2014-2019 itu, kondisi harga komoditas saat ini mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global. 

Surat utang tersebut dikabarkan akan diterbitkan dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi dollar AS dan Euro. Masing-masing sebesar 1 miliar dollar AS untuk tenor 30 tahun dan EUR 1 miliar untuk tenor 12 tahun. Itu berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049.
Heri menyatakan, apa yang dilakukan Sri Mulyani pada periode keduanya ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. 

"Tidak ada hal yang baru. Utang, utang, dan utang. Bisa jadi, hobi gemar berutang inilah yang menjadikan nama Sri Mulyani bersinar di dunia internasional dan mendapatkan banyak penghargaan," katanya. 

"Ya, mendapatkan penghargaan internasional, karena ikut memberi andil keuntungan kepada pemberi utang dengan memberi bunga yang tinggi,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 144 tahun 2019. Peraturan tersebut memuat tentang pertentangan dan pertambahan anggaran APBN 2019.

PMK ini juga merupakan salah satu masalah yang perlu dipertimbangkan jika anggaran melebihi APBN 2019 maka ada tambahan pembiayaan lagi. Dengan adanya PMK ini, ia nampaknya sudah meramal akan ada pelebaran defisit.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID