logo rilis
Belasan Juta Orang Belum Terekam e-KTP, Kemendagri Harus Bertanggung Jawab?
Kontributor
Yayat R Cipasang
03 Mei 2018, 14:27 WIB
Belasan Juta Orang Belum Terekam e-KTP, Kemendagri Harus Bertanggung Jawab?
Ketua DPR Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Yayat R Cipasang

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta masyarakat proaktif dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Sebab, kepemilikan e-KTP juga terkait erat dengan hak politik warga untuk memilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pernyataan Bambang itu sebagai respons atas temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang jutaan warga yang belum terekam di pusat data e-KTP. Bahkan, angkanya mencapai 11 juta.

“Pimpinan DPR mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk segera melakukan perekaman e-KTP agar  dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2018,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Namun, Bamsoet tak hanya meminta masyarakat proaktif. Legislator Golkar itu juga mendorong Kemendagri membuka akses seluas mungkin bagi warga yang belum terekam di data e-KTP. 

“Agar Kemendagri memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sinkronisasi data penduduk yang belum memiliki e-KTP. Menurut Bamsoet, sinkronisai itu harus segera dituntaskan. 

“Sehingga dapat dengan mudah dilakukan pendataan agar sebelum 27 Juni 2018 (hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2018) seluruh masyarakat dapat memiliki identitas kependudukan dan e-KTP,” katanya.

Bamsoet juga mengingatkan KPU untuk konsisten melaksanakan  Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu. “UU Pemilu sudah menjamin setiap warga negara Indonesia (WNI) yang genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih,” pungkasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)